RELUNG.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang terus memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah. Saat ini, tercatat lebih dari 188 ribu pelaku UMKM tersebar di Kota Palembang, dengan sebagian besar bergerak di sektor perdagangan dan pasar rakyat.
Data tersebut disampaikan Staf Ahli Wali Kota Palembang Bidang Keuangan, Pendapatan, Hukum, dan HAM, H. Edison, S.Sos., M.Si., saat menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (DPD APPSI) Kota Palembang masa bakti 2026–2030.
Menurut Edison, besarnya jumlah UMKM menunjukkan bahwa sektor perdagangan rakyat masih menjadi tulang punggung perekonomian Kota Palembang. Karena itu, pemerintah terus berupaya menciptakan ekosistem usaha yang sehat melalui penguatan pasar rakyat dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Di Kota Palembang terdapat lebih dari 188 ribu pelaku UMKM yang menjadi kekuatan penting dalam menopang perekonomian daerah. Sebagian besar tumbuh melalui aktivitas perdagangan skala kecil dan menengah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pasar rakyat tidak hanya berfungsi sebagai pusat transaksi kebutuhan masyarakat, tetapi juga menjadi ruang berkembangnya usaha kecil sekaligus sumber mata pencaharian bagi ribuan keluarga.
Karena itu, keberadaan organisasi seperti APPSI dinilai memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan pedagang sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan pasar.
“APPSI diharapkan menjadi organisasi yang solid dan profesional dalam memperjuangkan kepentingan pedagang pasar serta ikut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.
Edison mengungkapkan, kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah tercermin dari pertumbuhan ekonomi Kota Palembang yang mencapai 5,91 persen pada Triwulan I Tahun 2026. Menurutnya, capaian tersebut tidak lepas dari aktivitas UMKM dan perdagangan di pasar rakyat.
Meski demikian, pelaku UMKM saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari perubahan pola konsumsi masyarakat, meningkatnya persaingan usaha, hingga tuntutan adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital.
Untuk itu, Pemerintah Kota Palembang terus menggulirkan berbagai program pemberdayaan, seperti peningkatan kualitas pengelolaan pasar, penguatan kapasitas UMKM, perluasan akses pembiayaan, hingga pengembangan pemasaran berbasis digital.
“Pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu fokus pemerintah agar pedagang pasar dan pelaku UMKM mampu mengikuti perkembangan zaman sekaligus memperluas jangkauan pemasaran produknya,” ujarnya.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah, organisasi pedagang, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menciptakan pasar rakyat yang bersih, tertib, aman, sehat, dan nyaman.
Selain menjaga stabilitas harga, pemerintah juga mendorong terciptanya budaya berdagang yang jujur, profesional, dan memiliki daya saing sehingga mampu memperkuat ekonomi kerakyatan secara berkelanjutan.
Melalui kepengurusan baru DPD APPSI Kota Palembang periode 2026–2030, Edison berharap organisasi tersebut mampu menjadi wadah yang efektif dalam menyerap aspirasi pedagang, meningkatkan kapasitas pelaku usaha, serta menghadirkan berbagai inovasi untuk memperkuat daya saing pasar rakyat.
“Kolaborasi antara pemerintah, APPSI, dan pelaku UMKM diharapkan mampu menjadikan pasar rakyat tetap menjadi pilihan utama masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan sejalan dengan visi Palembang Berdaya dan Sejahtera,” pungkasnya. (DSK)
