RELUNG.ID – Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem Dapil Sumatera Selatan I yang juga Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, membawa kabar gembira terkait status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Hal tersebut disampaikan Fauzi Amro saat ditemui usai kegiatan di Lubuklinggau pada Kamis, (15/10/2026).
Fauzi mengatakan, dalam Undang-Undang APBN Tahun 2027 yang telah disahkan, penggajian P3K baik penuh waktu maupun paruh waktu tidak lagi menjadi beban APBD, melainkan ditanggung APBN.
“Alhamdulillah UU APBN tahun 2027 sudah dibentuk. Pertama, keberadaan P3K dan P3K paruh waktu, itu seluruh penggajiannya tidak menjadi beban APBD lagi, sudah menjadi beban APBN,” kata Fauzi.
Ia merincikan, untuk P3K penuh waktu disiapkan anggaran kurang lebih Rp 23 triliun dan untuk P3K paruh waktu disiapkan anggaran Rp31,1 triliun.
“Jadi totalnya sekitar Rp53 triliun. Database-nya mungkin sudah diserahkan oleh pak wali atau bupati ke BKN atau Kemendagri, nanti akan disesuaikan,” ujarnya.
Fauzi menegaskan pihaknya mendorong agar anggaran tersebut ditransfer ke daerah kabupaten/kota agar penggajian dilakukan oleh daerah.
“Jadi keberadaan Pemda, wali kota, bupati dan gubernur akan menjadi ringan. Ini mengurangi beban penderitaan kepala daerah yang selalu berhadapan dengan isu P3K ada yang mau dirumahkan, ada yang demo. Ini memberikan kepastian supaya P3K dan paruh waktu Insya Allah digaji semua dan tidak ada yang dirumahkan,” tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Lubuklinggau, Rachmat Hidayat yang akrab disapa Yopi Karim menyambut baik kabar tersebut.
“Semoga dengan kabar itu, anggaran untuk P3K penuh waktu dan paruh waktu segera ditransfer ke daerah,” kata Yopi.
Menurut Yopi, selama ini P3K penuh waktu sudah ada standar gaji, sementara P3K paruh waktu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Alangkah baiknya kalau gaji tersebut ditransfer ke daerah. Kalau untuk Kota Lubuklinggau kebutuhannya sekitar Rp 40 miliar. Kalau P3K penuh waktu Rp 13 miliar, kalau paruh waktu sekitar Rp 29 miliar. Jadi sangat membantu,” pungkasnya. (NSR)
