RELUNG.ID – Pemerintah daerah (pemda) mendapat dorongan untuk berkontribusi dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Namun, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan bahwa kontribusi tersebut bersifat sukarela, terutama bagi daerah dengan kapasitas fiskal yang kuat.
“Tidak ada kewajiban bagi daerah untuk menyumbangkan APBD mereka ke program MBG, terutama bagi daerah dengan pendapatan rendah. Ini tidak akan dipaksakan,” ujar Bima Arya dalam keterangannya, Senin (20/1/2025).
Bima menjelaskan bahwa pemda dengan kapasitas fiskal kuat, seperti Kabupaten Badung di Bali, dapat mengalokasikan sebagian APBD-nya untuk mendukung pelaksanaan program MBG. Sebaliknya, daerah yang mengandalkan transfer dana dari pemerintah pusat tidak diwajibkan untuk berkontribusi.
“Daerah yang kapasitas fiskalnya kuat, artinya pendapatan asli daerah lebih tinggi daripada transfer pusat, dipersilakan untuk mengalokasikan APBD mereka. Tapi untuk daerah yang fiskalnya lemah, tentu tidak ada keharusan,” tambahnya.
Bima juga menyinggung estimasi dana sebesar Rp 5 triliun yang sempat disebut sebagai target kontribusi daerah. Menurutnya, angka tersebut merupakan akumulasi dari seluruh daerah yang diperkirakan mampu menyisihkan sebagian anggaran mereka untuk mendukung program MBG.
“Rp 5 triliun itu sudah menghitung keseluruhan, mana daerah yang mampu dan mana yang tidak. Jadi, kontribusi ini benar-benar berbasis kemampuan daerah masing-masing,” jelasnya.
Dia juga menyebutkan bahwa beberapa daerah telah menjalin kemitraan dengan Badan Gizi Nasional untuk mendukung realisasi program MBG, terutama dalam penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak.
Meskipun pemerintah pusat mengajak daerah untuk berkontribusi, Bima memastikan bahwa realisasi program MBG akan tetap menjadi tanggung jawab utama pemerintah pusat. Hal ini untuk memastikan program dapat berjalan merata di seluruh wilayah, termasuk daerah dengan pendapatan rendah.
“Kami tidak ingin membebani daerah yang tidak mampu. Fokus kami adalah memastikan semua anak Indonesia dapat merasakan manfaat program ini, tanpa terkecuali,” tutupnya.[TRA]
