RELUNG.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mulai mengubah pola pengadaan kendaraan dinas dari sistem pembelian menjadi penyewaan.
Kebijakan tersebut diklaim mampu menekan belanja daerah hingga Rp17.275.171.709 atau sekitar Rp17,2 miliar.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang, Ahmad Nasir, mengatakan skema sewa menjadi alternatif dalam penyediaan kendaraan operasional pemerintah.
Selain dinilai lebih efisien, mekanisme ini juga dapat mengurangi beban pengelolaan aset yang selama ini ditanggung pemerintah daerah.
Menurut Nasir, pengadaan kendaraan dinas pada dasarnya dapat dilakukan melalui beberapa cara, yakni pembelian, penyewaan, maupun menerima bantuan dari pihak lain.
“Sewa itu sebagai mobil pengganti, pengganti pola. Dari pola pembelian pengadaan kendaraannya kan bisa beli, bisa sewa, bisa kita minta atau dapat bantuan,” ujar Ahmad Nasir, Sabtu (7/11/2026).
Ia menjelaskan, kendaraan yang dibeli melalui anggaran pemerintah akan menjadi aset daerah. Status tersebut membuat Pemkot Palembang harus menanggung berbagai kewajiban, mulai dari pencatatan administrasi, inventarisasi, pemeliharaan, pemanfaatan hingga pengamanan aset.
Beban pengelolaan bahkan tetap berlanjut ketika kendaraan sudah tidak layak digunakan. Pemerintah daerah masih harus menjalankan prosedur penghapusan aset hingga pelelangan.
Sebaliknya, melalui skema sewa, tanggung jawab perawatan kendaraan dialihkan kepada penyedia jasa sesuai dengan ketentuan kontrak. Pemkot hanya berfokus pada pemanfaatan kendaraan untuk menunjang aktivitas kedinasan.
“Kalau kita sewa, berarti pemeliharaannya tidak lagi menjadi tanggung jawab kita. Tahunya kita pakai. Tanggung jawab kita cuma memanfaatkannya, operasionalnya, beli minyak saja,” jelasnya.
Nasir mencontohkan, berbagai kebutuhan perawatan seperti penggantian aki, perbaikan ban, pengurusan pajak kendaraan hingga penggantian oli tidak lagi harus ditangani langsung oleh pemerintah.
Jika terjadi kerusakan, Pemkot cukup menghubungi penyedia jasa untuk mendapatkan penanganan. Mekanisme tersebut, kata dia, membuat biaya pemeliharaan lebih terukur dan penggunaan kendaraan dapat lebih optimal.
“Kalau sewa, soak baterai tinggal telepon. Ban rusak tinggal telepon. Pajak mati tinggal telepon. Ganti oli pun tinggal telepon. Sehingga itu akan lebih terkendali dari segi SPI. Perawatan dan pemeliharaan terukur dan manfaatnya optimal,” katanya.
Keunggulan lain dari sistem sewa adalah tersedianya kendaraan pengganti ketika mobil operasional harus menjalani perbaikan di bengkel. Dengan demikian, aktivitas kedinasan di lingkungan Pemkot Palembang diharapkan tetap berjalan tanpa terganggu.
“Kalau mobil yang kita sewa masuk bengkel, ada mobil pengganti. Jadi kita tidak kehilangan manfaat atas adanya mobil itu,” ujarnya.
Nasir juga menyebut kendaraan yang disewa telah dilengkapi perlindungan asuransi. Apabila terjadi kecelakaan maupun kehilangan, penyelesaian tanggung jawab akan mengikuti ketentuan dalam kontrak kerja sama dengan penyedia jasa.
Pemkot Palembang berharap perubahan mekanisme pengadaan tersebut dapat membuat penggunaan anggaran kendaraan dinas lebih terkendali sekaligus mengurangi beban administrasi dan pemeliharaan aset.
Namun, klaim penghematan sebesar Rp17,2 miliar masih menjadi hal yang perlu dicermati. Perbandingan biaya antara pembelian dan penyewaan kendaraan, termasuk dalam periode penggunaan tertentu, menjadi aspek penting untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar memberikan efisiensi bagi keuangan daerah. (DSK)

