RELUNG.ID- Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Candra, membuka rapat teknis/forum OPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang (PU BMTR), Selasa (25/2/2025).
Kegiatan ini bertujuan untuk sinkronisasi program dan kegiatan terkait kebinamargaan serta tata ruang Provinsi Sumsel untuk tahun anggaran 2026.
Dalam sambutannya, Edward menyampaikan bahwa perencanaan, pembangunan, dan penganggaran adalah suatu proses berkesinambungan yang saling melengkapi.
Sistem perencanaan pembangunan nasional dan penganggaran harus dijalankan secara berkelanjutan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lancar dan berdaya guna.
Rapat teknis ini merupakan bagian dari proses sinkronisasi program/kegiatan yang penting untuk mewujudkan keselarasan program pembangunan di masa mendatang.
Kebijakan nasional untuk Provinsi Sumsel mengacu pada visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.
Visi ini juga menjadi landasan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Edward juga menegaskan bahwa visi Sumsel pada tahun 2045 adalah “Sumsel Maju, Terdepan, dan Berkelanjutan (MAPAN)” yang akan dituangkan dalam kebijakan provinsi sesuai dengan visi dan misi Gubernur Sumsel untuk 2029-2045, yaitu “Sumsel Maju Terus Untuk Semua.”
Edward menambahkan bahwa Dinas PU BMTR Sumsel berperan penting dalam misi keempat dari kebijakan tersebut, yaitu meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota serta pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan. Dinas ini juga mendukung program strategis pertama, yaitu “Mewujudkan New Palembang Port Tanjung Carat”, dan program kelima, “Infrastruktur Tuntas Merata”.
Dinas PU BMTR Sumsel memiliki tugas untuk mempertahankan Sumsel pada kategori jalan rusak terendah di Indonesia, serta memastikan peningkatan dan pemeliharaan jalan agar dalam kondisi mantap. Salah satu cara untuk mencapai ini adalah dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur jalan kabupaten dan kota melalui Bangubsus.
Dalam arah kebijakan Sumsel, RKPD tahun anggaran 2026 mengusung tema “Pemantapan Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan yang Berkelanjutan”. Dinas PU BMTR akan menunjang salah satu isu strategis, yaitu infrastruktur wilayah yang belum optimal serta prioritas daerah untuk pemerataan dan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota.
Edward juga menekankan pentingnya menyelesaikan kendala teknis yang sering dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan, khususnya masalah lahan dan kelengkapan Readiness Criteria (RC), yang sering menjadi hambatan dalam menjalankan kegiatan pembangunan.
“Melalui rapat teknis ini, kami berharap kita dapat mensinkronkan program dan kegiatan untuk persiapan rencana kerja tahun anggaran 2026. Hal ini penting agar program-program yang dianggarkan dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. Selain itu, kami juga berharap agar usulan kegiatan dari kabupaten/kota yang berkualitas dapat ditampung dan disesuaikan dengan sistem perencanaan yang baik, baik dalam Musrenbang Provinsi Sumsel maupun Musrenbang Nasional,” pungkasnya.
Sekretaris Dinas PU BMTR Sumsel, Ridwan, menjelaskan bahwa rapat teknis ini bertujuan untuk mewujudkan sinkronisasi program ketataruangan antara tingkat nasional dan provinsi. Peserta rapat melibatkan Bappeda kabupaten/kota, Dinas PU BMTR se-Sumsel, serta Kepala UPTD di lingkungan Dinas PU BMTR Sumsel.
Hasil kesepakatan rapat teknis ini akan menjadi bahan usulan OPD untuk tahun 2026, di mana kabupaten/kota diharapkan dapat mensinkronkan program-program mereka sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan.[DSK]
