RELUNG.ID — Pendapatan negara di Sumatra Selatan hingga 30 April 2026 baru mencapai Rp5,29 triliun atau 25 persen dari target APBN. Namun di balik capaian agregat yang masih seperempat target, terdapat kontras tajam: Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tumbuh 40,57 persen, sementara penerimaan kepabeanan dan cukai anjlok 48,44 persen akibat melemahnya ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumsel, Rahmadi Murwanto, mengatakan penerimaan pajak tetap menjadi tulang punggung pendapatan negara di wilayah tersebut. Hingga akhir April 2026, penerimaan pajak terealisasi Rp4,02 triliun atau 23,12 persen dari target, dengan pertumbuhan 11,69 persen secara tahunan (year-on-year).
“Pertumbuhan penerimaan pajak didorong oleh peningkatan setoran masa PPN dari bendahara pemerintah serta pembayaran PPh tahunan badan dari sektor perkebunan sawit,” ujar Rahmadi dalam keterangan tertulis, Rabu (3/6/2026).
Komposisi tersebut menunjukkan aktivitas belanja pemerintah dan sektor perkebunan sawit masih menjadi penopang utama arus penerimaan pajak di Sumsel pada awal tahun anggaran.
Sisi paling mencolok justru berasal dari PNBP. Realisasinya mencapai Rp1,26 triliun atau 51,17 persen dari target, dan tumbuh 40,57 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
“Pertumbuhan PNBP terutama berasal dari peningkatan signifikan pada kelompok PNBP lainnya yang bersumber dari penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu (TAYL),” jelas Rahmadi.
Artinya, lonjakan PNBP belum terutama didorong ekspansi aktivitas ekonomi baru, melainkan pengembalian penerimaan terkait belanja tahun sebelumnya yang tercatat sebagai PNBP.
Berbeda dengan pajak dan PNBP, penerimaan kepabeanan dan cukai hanya mencapai Rp106,54 miliar atau 6,12 persen dari target. Secara tahunan, kinerjanya terkontraksi 48,44 persen.
“Penurunan penerimaan kepabeanan dan cukai dipengaruhi oleh melemahnya harga patokan ekspor serta berkurangnya volume ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya,” kata Rahmadi.
Dengan struktur ekspor Sumsel yang masih banyak terkait komoditas berbasis sawit, pelemahan harga dan volume ekspor langsung menekan penerimaan negara dari sisi perdagangan luar negeri.
Sementara pendapatan baru seperempat target, realisasi belanja negara di Sumsel sudah mencapai Rp12,61 triliun selama empat bulan pertama 2026.
Rinciannya, belanja pemerintah pusat terealisasi Rp4,24 triliun atau 29,06 persen dari pagu, tumbuh 28,19 persen yoy.
“Pertumbuhan belanja pemerintah pusat didorong oleh kenaikan belanja pegawai, percepatan realisasi belanja barang, serta meningkatnya belanja modal. Selain itu, pertumbuhan yang cukup tinggi juga dipengaruhi basis perbandingan yang rendah pada tahun sebelumnya akibat kebijakan efisiensi anggaran,” tutur Rahmadi.[THQ]
