RELUNG.ID – Kinerja fiskal Sumatera Selatan (Sumsel) hingga semester I 2026 menunjukkan kondisi yang beragam. Pendapatan negara berhasil mencatat pertumbuhan signifikan, namun belanja negara justru mengalami kontraksi akibat menurunnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD).
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumsel mencatat pendapatan negara hingga 30 Juni 2026 mencapai Rp7,95 triliun. Angka tersebut baru mencapai 40,19 persen dari target, tetapi tumbuh 17,87 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pertumbuhan pendapatan terutama ditopang penerimaan perpajakan yang mencapai Rp6,05 triliun atau 35,98 persen dari target. Realisasi tersebut meningkat 18,05 persen secara tahunan.
Kinerja tersebut dipengaruhi meningkatnya setoran masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari sektor administrasi pemerintahan serta kenaikan setoran Pajak Penghasilan (PPh) Badan.
Sejumlah sektor menjadi penyumbang utama penerimaan pajak Sumsel, di antaranya industri kelapa sawit, perbankan umum konvensional, dan industri karet remah.
Namun, tidak seluruh komponen pendapatan menunjukkan pertumbuhan. Penerimaan kepabeanan dan cukai hanya mencapai Rp205,37 miliar atau 55,27 persen dari target. Nilainya turun 20,08 persen secara tahunan.
Penurunan tersebut terutama dipengaruhi melemahnya penerimaan Bea Keluar seiring berkurangnya volume ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya.
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) justru menunjukkan kinerja positif. Hingga akhir Juni, realisasinya mencapai Rp1,65 triliun atau 66,76 persen dari target, tumbuh 24,55 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Belanja Negara Tertekan
Di tengah pertumbuhan pendapatan, realisasi belanja negara di Sumsel justru mengalami penurunan.
Hingga semester I 2026, belanja negara tercatat Rp19,01 triliun atau 49,92 persen dari pagu. Angka tersebut terkontraksi 4,58 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Kontraksi terutama terjadi pada Transfer ke Daerah (TKD). Penyalurannya mencapai Rp11,88 triliun atau 51,55 persen dari pagu, tetapi turun 18,33 persen secara tahunan.
Sebaliknya, belanja pemerintah pusat justru mengalami pertumbuhan cukup tinggi. Realisasinya mencapai Rp7,14 triliun atau 47,43 persen dari pagu, tumbuh 32,58 persen secara tahunan.
Kenaikan tersebut antara lain dipengaruhi peningkatan belanja pegawai akibat penyesuaian gaji pokok dan penambahan formasi PPPK. Selain itu, percepatan belanja barang dan peningkatan belanja modal turut mendorong pertumbuhan.
DJPb Sumsel menilai kondisi tersebut menunjukkan APBN masih menjalankan perannya sebagai penggerak perekonomian daerah meskipun realisasi pendapatan baru mencapai sekitar 40 persen dari target dan belanja mengalami kontraksi.
” Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Sumatra Selatan hingga 30 Juni 2026 tetap menunjukkan peran fiskal dalam mendukung perekonomian daerah,” tulis DJPb Sumsel.[THQ]
