RELUNG.ID-Sejumlah dugaan penyimpangan dalam aktivitas usaha kepelabuhanan di wilayah Palembang menjadi sorotan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA).
Bersama elemen masyarakat, SIRA bersama Pemerhati Situasi Terkini (PST) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Palembang, Kamis (5/11/2026).
Mereka mendesak instansi tersebut mengevaluasi aktivitas perusahaan yang diduga bermasalah dalam penerapan tarif jasa maupun kelengkapan perizinan.
Dua perusahaan yang menjadi sorotan yakni PT Benua Lautan Lepas (BLL) dan PT Lambung Karang Sakti atau Lambung Karya Sawit (LKS).
Direktur Eksekutif SIRA, Rahmat Sandi Iqbal, mengatakan pihaknya menemukan sejumlah persoalan yang perlu ditelusuri aparat berwenang. Salah satunya dugaan praktik monopoli tarif pelayanan oleh PT BLL tanpa kesepakatan yang jelas.
SIRA juga menduga terdapat penghambatan penerbitan dokumen Rencana Penambatan Kapal dan Rencana Operasi (RPKRO) serta Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG) terhadap perusahaan yang tidak menggunakan sistem internal PT BLL.
“Kami patut menduga adanya penghambatan dokumen Rencana Penambatan Kapal dan Rencana Operasi (RPKRO) serta Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG) terhadap perusahaan yang tidak menggunakan sistem internal PT BLL,” ungkap Sandi.
Menurutnya, dugaan tersebut perlu diperiksa karena berkaitan dengan kewenangan pelayanan dan pengawasan kepelabuhanan. SIRA menilai persoalan itu berpotensi bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pelayaran.
Selain PT BLL, SIRA turut mempertanyakan aktivitas PT LKS yang diduga mengalami perubahan kegiatan usaha dari sektor kehutanan atau pengolahan kayu menjadi usaha kelapa sawit dan pelayanan terminal umum.
Perubahan kegiatan usaha tersebut diduga tidak disertai kelengkapan perubahan perizinan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
“Kami menduga operasional pelayanan terminal umum tersebut berjalan tanpa kelengkapan izin Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dan kesesuaian Rencana Induk Pelabuhan (RIP). Ini harus diperiksa secara menyeluruh oleh instansi yang berwenang,” tegasnya.
SIRA juga meminta kejelasan mengenai kesesuaian perizinan dan pemenuhan kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam operasional perusahaan tersebut.
Sementara itu, Ketua PST, Dian HS, menilai berbagai dugaan tersebut harus menjadi perhatian serius KSOP Kelas I Palembang sebagai instansi yang memiliki fungsi pengawasan kegiatan kepelabuhanan.
Menurut Dian, seluruh perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di wilayah kerja KSOP harus tunduk pada ketentuan hukum. Tidak boleh ada perlakuan khusus terhadap perusahaan tertentu apabila ditemukan pelanggaran.
Ia mendorong pemeriksaan dilakukan secara transparan, termasuk menindaklanjuti laporan dan dokumen pendukung yang disampaikan SIRA kepada aparat penegak hukum.
Pengawasan, kata dia, harus dijalankan secara profesional dan bertanggung jawab agar tidak muncul dugaan pembiaran terhadap pelanggaran dalam aktivitas kepelabuhanan.
Atas berbagai persoalan tersebut, SIRA dan PST mendesak Kepala KSOP Kelas I Palembang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur organisasi, pejabat, serta pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan persoalan tersebut.
Mereka juga meminta KSOP segera berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) untuk mengusut dugaan penyimpangan kewenangan dan indikasi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Terkait temuan kami, PT BLL diduga melanggar ketentuan UU Pelayaran, khususnya terkait tarif jasa pelabuhan. Sementara PT LKS diduga tetap menjalankan pelayanan terminal umum dan mengubah kegiatan usaha tanpa melengkapi adendum perizinan, izin BUP, serta kesesuaian RIP. Semua ini harus diperiksa berdasarkan aturan yang berlaku,” beber Sandi.
Sebagai tindak lanjut, SIRA menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan melalui laporan pengaduan resmi.
Laporan itu rencananya disertai sejumlah dokumen pendukung yang diklaim telah disiapkan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018.
Sandi berharap aparat penegak hukum menindaklanjuti laporan tersebut secara objektif dan transparan. Ia menegaskan, dugaan pelanggaran harus diusut tanpa memandang pihak yang terlibat.
“Jangan sampai kewenangan negara justru menjadi alat pembiaran terhadap dugaan pelanggaran hukum. Kami meminta agar siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi di lingkungan KSOP Kelas I Palembang diproses sesuai hukum yang berlaku,” tutupnya. [FZP]

