RELUNG.ID – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara mengenai wacana pemakzulan putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Jokowi menegaskan bahwa dirinya menghormati seluruh proses hukum yang berlangsung serta hak konstitusional setiap pihak.
Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat ditemui usai menghadiri sidang terkait tudingan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026).
“Ya kita hormati seluruh proses hukum yang ada, juga kita hormati hak-hak yang ada di konstitusi kita,” kata Jokowi.
Wacana pemakzulan Gibran mencuat setelah muncul sejumlah putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Wakil Presiden tersebut.
Seperti diketahui, Jumat (30/10/2026), MA mengabulkan gugatan yang diajukan HM Subhan. Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.
Sementara itu, dalam sidang pada Selasa (6/10/2026), MK menyatakan tidak menemukan bukti yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah setingkat SMA atau sederajat sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Pemilu.
Meski demikian, MK menegaskan tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan maupun mendiskualifikasi kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden.
MK kemudian menyerahkan persoalan tersebut kepada parlemen untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
Menindaklanjuti perkembangan tersebut, sejumlah anggota DPR di Senayan mulai melakukan konsolidasi dan menjajaki wacana pemakzulan Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Di tengah menguatnya wacana tersebut, Jokowi memilih menegaskan sikapnya untuk menghormati proses hukum dan mekanisme konstitusional yang berlaku. (vid)

