RELUNG.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muara Enim, menyetujui pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr HM Rabain, namun dengan catatan yang harus menjadi perhatian serius.
Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi 4 Dwi Windarti, pada rapat paripurna IV Masa Sidang 1 DPRD Masa Rapat ke-4 dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan Komisi-komisi terhadap Raperda APBD dan Raperda Tahun Jamak TA 2026, dipimpin langsung Ketua DPRD Muara Enim Deddy Arianto Sutopo, Jumat (28/11/2025).
Dalam paripurna itu turut hadir Bupati Muara Enim Edison, Wakil Bupati Sumarni, Sekretaris Daerah, Yulius, para Asisten, Kepala OPD, Camat dan Forkopimda.
“Komisi 4 menyetujui pengembangan RSUD dr HM Rabain Muara Enim dengan catatan. Kalau tidak berhasil meningkatkan pelayanan sebagaimana yang menjadi tujuan utama dari pembangunan itu akan kita evaluasi,” tegas Srikandi Politisi Demokrat.
Lanjutnya, pihak RSUD dr HM Rabain Muara Enim mempersiapkan secara matang dalam pengembangan misalkan mereka ingin membentuk KJSU (Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefrologi) harus segera dirilis untuk segera dipersiapkan segala sesuatu.
“Bukan cuma menyiapkan fasilitas tapi juga menyiapkan manpower (SDM) dan lain-lain. Kalau mereka hanya berfokus kepada penyediaan fasilitas bangunan tanpa fokus dengan penyediaan SDM dan aturan yang lain kita evaluasi,”jelasnya.
Oleh karena itu, dirinya berharap rumah sakit RSUD dr HM Rabain Muara Enim betul-betul menjadi rujukan masyarakat Kabupaten Muara Enim, untuk tidak usah lagi kalau ada pasien mengalami kesehatan KJSU dirujuk keluar Kabupaten Muara Enim.
Dwi juga menyoroti, pelayanan respon RSUD dr HM Rabain belum pas terhadap pelayanan masyarakat. Kemudian, tingkat keterisian atau hunian suatu ruang, bangunan, atau kapasitas lainnya sering over.
“Ya sudah over capacity sehingga tidak ada lagi bagi rumah sakit untuk melakukan sterilisasi ruangan. Jadi belum sempat sterilisasi kamar sudah terisi lagi. Dan ini harus menjadi perhatian manajemen rumah sakit memaksimalkan pelayanan bagi masyarakat itulah yang paling utama,” terangnya.
Masih dikatakan Dwi, ruang translate radiologi ada tetapi operator untuk radiologinya tidak ada. Ini menjadi pekerjaan rumah (PR) besar yang harus dituntaskan. Artinya pelayanan itu tidak hanya berfokus pada fasilitas tapi juga dengan ketersediaan SDM. (LWM)
