RELUNG.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mendata penyelengara negara yang telah melaporkan kekayaannya melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2024 per Jumat (31/1).
Berdasarkan data, dari total 418.665 wajib lapor, hingga saat ini baru 145.320 atau sekitar 33,45 persen yang telah melaporkan harta kekayaannya.
Hal ini diungkapkan Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.
Dia mengatakan, data tersebut termasuk para wajib lapor baru yang sudah menyampaikan LHKPN khusus pada jabatan barunya di tahun 2024.
Seperti wajib lapor pada Kabinet Merah Putih, Kepala Daerah dan anggota legislatif terpilih.
“Dari data ini, penyelenggara negara di bidang yudikatif memiliki tingkat kepatuhan paling tinggi. Sedangkan, legislatif paling rendah,” katanya.
Dia merinci 111.880 dari total 334.437 pejabat eksekutif sudah melapor LHKPN atau dengan persentase 33,45 persen.
Kemudian, legislatif baru 8.121 dari total 20.223 atau 40,16 persen, sedangkan yudikatif terdapat 18.070 wajib lapor, dengan 15.552 di antaranya sudah melapor atau tingkat kepatuhan 86,07 persen.
Sementara pejabat BUMN dan BUMD, dari total 45.935 wajib lapor sebanyak 9.767 yang sudah melaporkan LHKPN sehingga kepatuhan pelaporannya mencapai 21,26 persen.
“Bagi penyelenggara negara aktif dibidang eksekutif, legislatif, yudikatif, dan BUMN/BUMD untuk segera menyampaikan LHKPN-nya secara benar dan lengkap sebelum 31 Maret 2025,” pungkasnya.
