RELUNG.ID-Presiden Prabowo Subianto menyiapkan perombakan besar-besaran terhadap perusahaan milik negara. Pemerintah menargetkan lebih dari 750 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditutup hingga akhir 2026, menyisakan maksimal 300 perusahaan yang dinilai benar-benar produktif.
Langkah tersebut merupakan bagian dari restrukturisasi BUMN yang disebut Prabowo sebagai salah satu perampingan korporasi terbesar di dunia.
Dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI 2026 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026), Prabowo mengungkapkan saat Danantara dibentuk pemerintah menemukan 1.074 BUMN beserta anak dan cucu usahanya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 290 BUMN telah ditutup.
Menurut Prabowo, jumlah perusahaan negara yang terlalu besar justru membuat pengelolaan menjadi tidak efisien. Terlebih, terdapat BUMN yang tidak produktif dengan struktur direksi dan komisaris yang terlalu banyak.
“BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Bukan milik direksi. Bukan milik komisaris. Bukan pula sumber dana bagi penguasa,” tegas Prabowo.
Pemerintah kini membidik jumlah BUMN tidak lebih dari 300 perusahaan pada akhir Desember 2026. Artinya, masih ada lebih dari 750 perusahaan yang akan ditutup atau dirampingkan.
“Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah akan kita pertahankan,” ujarnya.
Prabowo mengatakan perampingan tersebut mulai memberikan dampak terhadap keuangan negara. Hingga saat ini, pemerintah mengklaim telah menghemat biaya overhead sekitar Rp50 triliun.
Penghematan berasal dari berbagai biaya operasional, termasuk gaji direksi dan komisaris, sewa gedung, kendaraan, hingga perjalanan dinas.
“Ini artinya setiap tahun Rp50 triliun tidak lagi habis untuk membiayai gaji direksi dan komisaris, dan hal-hal yang tidak produktif,” kata Prabowo.
Pemerintah menargetkan penghematan tersebut terus meningkat hingga lebih dari Rp70 triliun pada akhir 2026.
Dana yang berhasil dihemat, kata Prabowo, akan diarahkan untuk investasi, industrialisasi, peningkatan pelayanan publik, serta program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Di tengah restrukturisasi, Prabowo juga memaparkan perbaikan kinerja sejumlah perusahaan negara.
Salah satunya PT Timah. Setelah pemerintah menutup sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung pada akhir 2025, laba bersih PT Timah pada semester I 2026 disebut mencapai Rp2,7 triliun.
Angka tersebut melonjak sekitar sembilan kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp300 miliar.
“Valuasi PT Timah naik 280 persen di bulan Agustus 2026 dibandingkan Agustus 2025 lalu,” ujar Prabowo.
Kenaikan kinerja juga terjadi pada sejumlah BUMN lainnya. Prabowo mencatat laba bersih PT Semen Indonesia tumbuh 408,9 persen, PT Pupuk Indonesia 252,8 persen, Pertamina 86 persen, Pegadaian 84,4 persen melalui transformasi bisnis Bank Emas, Pelindo 60,4 persen, dan PTPN 54,4 persen.
Sementara itu, Garuda Indonesia disebut mulai menunjukkan perbaikan setelah mengaktifkan kembali pesawat-pesawat yang sebelumnya grounded.
Hingga Juni 2026, sebanyak 104 pesawat Garuda telah kembali dioperasikan, termasuk tambahan 20 pesawat yang direaktivasi.
“Garuda Indonesia sudah sekian tahun rugi, sekarang sudah ada harapan untuk kembali untung berkelanjutan,” kata Prabowo.
Prabowo juga menyoroti pembenahan dalam pelaporan keuangan BUMN. Ia menegaskan pemerintah tidak ingin ada manipulasi angka dalam laporan kinerja perusahaan negara.
“Saya tidak mau toleransi permainan angka. Kita harus dapat angka-angka yang benar, yang tepat,” tegasnya.
Menurut Prabowo, setelah dilakukan koreksi, laba BUMN pada 2024 tercatat Rp186 triliun dengan dividen Rp85,5 triliun.
Pada 2025, laba BUMN meningkat menjadi Rp326 triliun atau tumbuh 75,3 persen. Sementara dividen yang disetorkan kepada negara mencapai Rp142,3 triliun, naik 67 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Jika memperhitungkan penyertaan modal negara (PMN), dividen bersih yang diterima negara pada 2024 mencapai Rp53 triliun. Angka tersebut meningkat menjadi Rp138 triliun pada 2025.
Untuk 2026, pemerintah memproyeksikan dividen BUMN mencapai Rp200 triliun tanpa PMN.
“Artinya, dari 2024 ke 2026, naik dari Rp53 triliun ke Rp200 triliun, atau bisa dikatakan empat kali lebih besar,” ujar Prabowo.
Restrukturisasi BUMN ini menjadi salah satu agenda besar pemerintah dalam menekan pemborosan sekaligus memastikan perusahaan negara yang dipertahankan benar-benar menghasilkan nilai tambah bagi negara dan masyarakat. [YSF]
