RELUNG.ID – Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Sumatera Selatan terus memperkuat upaya advokasi bagi perempuan penyandang disabilitas melalui penyusunan strategi yang lebih terarah dan berkelanjutan.
Langkah tersebut diwujudkan melalui Workshop Penyusunan Strategi Advokasi yang digelar pada 7–8 April 2026 di Hotel Santika Palembang.
Kegiatan ini melibatkan berbagai organisasi masyarakat sipil untuk merumuskan kebijakan advokasi yang lebih efektif.
Ketua DPD HWDI Sumsel, Hikmah, menegaskan bahwa perempuan disabilitas masih menghadapi berbagai kendala dalam mengakses layanan publik, khususnya layanan kesehatan reproduksi.
“Fasilitas yang belum ramah disabilitas dan kurangnya pemahaman petugas menjadi tantangan utama. Ini perlu didorong agar ada perubahan kebijakan yang lebih inklusif,” ujarnya.
Ia menambahkan, workshop ini menjadi momentum penting untuk menyusun langkah advokasi yang berbasis data dan pengalaman nyata di lapangan, sehingga hasilnya dapat diimplementasikan secara konkret dalam kebijakan pemerintah.
Kegiatan ini merupakan bagian dari Program SPARK yang didukung oleh International Budget Partnership, serta melibatkan Seknas FITRA dan Perkumpulan INISIATIF.
Perwakilan International Budget Partnership, Salabiyah, menekankan pentingnya pendekatan advokasi berbasis anggaran untuk memastikan kebijakan inklusif dapat benar-benar terealisasi.
“Advokasi harus masuk ke tahap perencanaan dan penganggaran agar program inklusif tidak hanya menjadi wacana, tetapi bisa diwujudkan secara nyata,” jelasnya.
Selama dua hari pelaksanaan, peserta yang terdiri dari berbagai organisasi, termasuk komunitas disabilitas, diajak untuk mengevaluasi capaian advokasi sebelumnya, mengidentifikasi tantangan, serta merumuskan strategi dan target ke depan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan lahir dokumen strategi advokasi yang dapat menjadi acuan bagi Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Sumsel dalam mendorong kebijakan yang lebih inklusif, termasuk dalam forum perencanaan pembangunan daerah seperti Musrenbang. (ril)
