RELUNG.ID – Ribuan masyarakat yang tergabung dalam gerakan perjuangan Koperasi Jasa Batubara Lawang Agung Sejahtera (Kopsbara) beserta gabungan organisasi masyarakat seperti, Gencar, DPC Grib Jaya, GNCP, FOMMED, Garda Prabowo, BPAN LAI melakukan aksi demonstrasi di depan kantor bupati Muara Enim, Senin (9/11)
Dalam aksi tersebut masyarakat meminta Kejelasan terkait Rekomendasi Kerjasama Koperasi dan Regulasi Tambang Rakyat dan hak masyarakat lokal untuk melakukan penambangan Batu Bara
Masa aksi tampak memadati area lapangan merdeka Kabupaten Muara Enim sekitar pukul 10.00 WIB dan tampak pula tim pengamanan dari pihak Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja yang siap mengamankan aksi tersebut agar berlangsung damai dan kondusif.
Sekira pukul 10.30 WIB masa aksi melakukan Long march mengarah ke kantor bupati Muara Enim dan para orator aksi secara bergantian menyampaikan tuntutan dan aspirasinya
Tidak berselang lama, Pemkab Muara Enim membuka ruang audiensi dan menerima perwakilan massa aksi untuk menyampaikan aspirasinya yang diterima langsung oleh PLT Bupati Muara Enim, Sumarni beserta jajaran Forkopimda.
Ada beberapa tuntutan yang disampaikan dalam forum tersebut, diantaranya yang disampaikan, Ketua Kopsbara, Juniardi (Keyjhon) dan Ketua DPC Grib Jaya, Azwar Anas dalam pemaparan keduanya menuntut agar Pemkab Muara Enim berikan rekomendasi prioritas kepada koperasi lokal dalam hal ini Kopsbara untuk bisa melakukan penambangan Batubara
Pihaknya juga meminta pemerintah untuk mewajibkan kemitraan pemegang IUP atau IUPK dengan koperasi Kopsbara.
“Kami meminta pemerintah Kabupaten Muara Enim dan DPRD Muara Enim memberikan kepastian hukum atas pengelolaan dan pengusahaan lahan serta manfaatnya bagi masyarakat lokal,” ujarnya
Hal itu dinilai penting dalam upaya mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Muara Enim.
Massa aksi juga mendesak PT bukit asam dan seluruh perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Kabupaten Muara Enim agar transparan dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.
Pihaknya juga menuntut pemerintah Kabupaten Muara Enim bertindak tegas untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat atau menteri agar segera mencabut IUP jika pemegang IUP menolak atau abai dalam melibatkan dan bermitra dengan koperasi lokal karena hal ini dinilai melanggar komitmen pemenuhan syarat kelayakan operasi dan kewajiban hukum
Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Muara Enim Sumarni, menegaskan Pemerintah Kabupaten Muara Enim bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mendukung penuh tuntutan keterlibatan koperasi dalam kemitraan pertambangan atau tambang rakyat, sepanjang hal tersebut berada dalam koridor kewenangan pemerintah daerah.
Dalam audiensinya, Plt. Bupati yang didampingi oleh Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Deddy Arianto, Kapolres Muara Enim AKBP Hendri Syaputra, Dandim 0404 Muara Enim Letkol. Kav. Sahid Winagiri, serta Sekretaris Daerah, Yulius, menyerap langsung berbagai poin tuntutan yang disampaikan oleh ratusan peserta aksi yang memadati area kantor bupati tersebut.
Sebagai bentuk komitmen nyata, Plt. Bupati menyatakan pemerintah daerah akan melayangkan surat resmi kepada seluruh pimpinan perusahaan pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP). Surat tersebut berisi penegasan bahwa koperasi lokal di Muara Enim telah siap beroperasi di bawah pengawasan dan tanggung jawab perusahaan pemegang IUP dengan wajib mematuhi seluruh standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
Ia memaparkan kerangka kerja sama yang diusulkan mencakup sektor operasional penambangan, penyediaan jasa penunjang pertambangan, hingga pelibatan pada jenis pekerjaan lain yang dapat dikerjasamakan. Selain itu, poin krusial yang turut didorong adalah kewajiban perusahaan dalam memberikan pembinaan serta pendampingan untuk peningkatan kapasitas operasional koperasi lokal secara berkelanjutan.
Menutup pengarahannya, Plt. Bupati menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh peserta aksi atas ketertiban dan ketenangan selama menyampaikan aspirasi, seraya mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kondusivitas daerah agar solusi terbaik atas tuntutan tersebut dapat segera direalisasikan bersama pihak kementerian terkait di tingkat pusat.
Pemerintah Kabupaten Muara Enim pun kembali mempertegas bahwa keberadaan koperasi bukan sekadar pelengkap, melainkan mitra strategis utama yang harus diberdayakan demi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif serta berkelanjutan di sektor energi. (NVS)

