RELUNG.ID- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti praktik boros anggaran di sejumlah daerah, termasuk pengeluaran untuk makanan dan minuman yang bisa mencapai Rp 1 miliar per hari.
Hal ini terungkap melalui pemantauan Kementerian Dalam Negeri terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kami melakukan review APBD mereka. Kita lihat mana yang kira-kira boros. Masa ada makan-minum satu daerah satu hari bisa Rp 1 miliar, ini keterlaluan. Langsung potong, jadi kita hematkan,” ujar Tito di Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Tito menjelaskan pengawasan APBD di tingkat provinsi dilakukan oleh Kemendagri, sedangkan untuk kabupaten/kota dilakukan gubernur dengan panduan dari kementerian untuk menekan pemborosan.
Ia menegaskan kepala daerah harus menghemat belanja, terutama dana yang bersumber dari transfer pemerintah pusat, dan memanfaatkannya secara tepat sasaran. Anggaran tidak boleh dilebih-lebihkan, khususnya untuk kegiatan yang tidak penting, seperti rapat berulang dan perjalanan dinas yang berlebihan.
“Belanja pemerintah harus dihemat. Rapat kalau bisa Zoom meeting saja, tidak perlu di hotel. Apalagi rapat sekali tapi dibuat 10 kali, perjalanan dinas yang seharusnya tiga kali dibuat delapan kali. Itu harus dihemat,” tegas Tito.
Data Kemendagri menunjukkan 493 dari 546 daerah di Indonesia memiliki kapasitas fiskal lemah, sehingga sangat bergantung pada dana pusat. Hanya 26 daerah memiliki kapasitas fiskal kuat, dan 27 daerah dengan kapasitas sedang. Salah satu penyebab rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sektor swasta yang belum berkembang.
“Ada daerah yang sangat mengandalkan pemerintah pusat karena PAD-nya rendah. Kenapa PAD rendah? Karena dunia swastanya tidak hidup. Makanya kita dorong semua daerah agar mengembangkan sektor swasta,” ujar Tito.
Tito mendorong kepala daerah untuk kreatif meningkatkan PAD, salah satunya dengan kemudahan, kepastian, dan transparansi dalam perizinan. Ia menekankan bahwa selama ini banyak kepala daerah terlalu bergantung pada dana pusat dan tidak fokus mencari sumber pendapatan sendiri.
“Sekarang sebagian besar kepala daerah berpikir mengandalkan dana pusat, terus mikirin belanja yang bisa bocor. Jadi, berpikirlah lebih banyak bagaimana mencari pendapatan sendiri. Ini membutuhkan kreativitas, salah satunya mempermudah perizinan,” jelas Tito.[YKP]
