RELUNG.ID — Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa perusahaan pemilik konsesi lahan memiliki tanggung jawab penuh untuk mencegah dan memadamkan api yang muncul di wilayahnya. Hal itu disampaikan saat menghadiri Apel Siaga dan Simulasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Griya Agung Palembang, Selasa (29/7/2025).
“Kementerian Lingkungan Hidup mendorong pihak konsesi untuk terlibat langsung memadamkan api jika terpantau ada hotspot dan firespot di wilayah konsesinya,” kata Hanif.
Ia menekankan bahwa dalam situasi kemarau seperti saat ini, tidak boleh ada pembiaran terhadap titik api, terutama di lahan-lahan yang dikelola oleh korporasi. Menurutnya, tanggung jawab pengendalian karhutla tidak hanya berada di tangan pemerintah, tetapi juga sektor swasta yang memanfaatkan lahan skala besar.
“Kalau ada api di konsesi, maka perusahaan itu wajib segera bertindak. Jangan tunggu sampai besar dan jadi bencana,” tegasnya.
Hanif juga mengingatkan aparat penegak hukum di Sumatra Selatan agar bertindak cepat apabila ditemukan indikasi pembakaran yang disengaja, termasuk oleh oknum perusahaan.
“Kebakaran ini bisa terjadi kalau ada yang membakar. Kami minta Panglima Kodam II Sriwijaya dan Kapolda Sumsel jangan ragu mengambil langkah hukum,” ujarnya.
Meskipun musim kemarau telah memicu kebakaran di beberapa titik, Hanif menilai Sumsel cukup berhasil dalam mencegah karhutla meluas. Dengan luas kawasan gambut mencapai 2,1 juta hektare, Sumsel dinilai mampu menjaga kestabilan karena keberhasilan menjaga tinggi muka air di lahan gambut.
“Sumsel relatif stabil, itu hasil kerja keras pemerintah daerah dan semua pihak yang menjaga air gambut tetap tinggi,” ucapnya.
Penanganan karhutla, lanjut Hanif, kini dilakukan secara terpadu. Tim darat dipimpin oleh Gubernur, Kapolda, dan Panglima Kodam II Sriwijaya, sementara tim udara berada di bawah kendali BNPB dan Komandan Lanud Sri Mulyono Herlambang Palembang.
“Peralatan juga terus berkembang. Setiap tahun ada inovasi, termasuk tahun ini kami siapkan tiga helikopter water bombing,” tambahnya.
Hanif menyatakan bahwa penanganan karhutla harus dilakukan secara cepat, kolaboratif, dan konsisten, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi ancaman krisis iklim dan panas ekstrem yang berpotensi mengancam berbagai wilayah di Indonesia.[THQ]
