RELUNG.ID – Indonesia dinilai perlu mengambil langkah nyata dalam membangun industri energi surya yang terintegrasi guna mencapai target transisi energi nasional dan memperkuat ketahanan energi.
Terlebih lagi, Presiden menyatakan bahwa Indonesia berpotensi mencapai 100 persen energi terbarukan dalam kurun 10 tahun.
Untuk mendukung ambisi besar tersebut, Indonesia perlu melampaui pendekatan formal seperti RUPTL dan fokus pada implementasi nyata termasuk penguatan rantai pasok industri fotovoltaik dari hulu hingga ke hilir.
“Letak strategis Indonesia di Asia Tenggara dan akses ke pasar Asia-Pasifik menjadikan kita kandidat kuat sebagai pusat produksi PLTS regional. Ini bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di tengah menurunnya kontribusi batu bara,” kata CEO IESR Fabby Tumiwa dikutip dari keterangan resminya, Selasa (5/8/2025).
Dia menyoroti pentingnya memanfaatkan sumber daya mineral kritis yang melimpah di dalam negeri, serta mendorong Satgas Hilirisasi untuk menjadikan sektor energi bersih sebagai prioritas strategis nasional.
Meskipun RUPTL PLN 2025–2034 menargetkan kapasitas terpasang PLTS sebesar 17,2 GW, dan rencana ekspor listrik ke Singapura sebesar 3,5 GWac, hingga saat ini Indonesia belum memiliki industri hulu fotovoltaik seperti polisilikon, ingot, wafer, serta komponen penting lain seperti low iron tempered glass.
Padahal, menurut Alvin Putra Sisdwinugraha, Analis Sistem Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan IESR, Indonesia memiliki lebih dari 17 miliar ton cadangan pasir kuarsa sebagai bahan baku utama polisilikon, yang tersebar di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara.
“Potensi bahan baku ini dapat menurunkan biaya produksi polisilikon secara signifikan, yang saat ini berada pada kisaran USD 8–9 per kg,” jelasnya.
Di sisi hilir, kapasitas produksi modul surya Indonesia mencapai 10,6 GW, sementara sel surya sebesar 9,5 GW. Namun, utilisasi pabrik masih rendah karena minimnya permintaan dalam negeri dan masih lemahnya ekosistem industri penunjang.
Karena itu, kajian IESR menyarankan pengembangan rantai pasok fotovoltaik dilakukan dalam tiga tahap, yakni Jangka pendek (2025–2030) penguatan fondasi industri dan peningkatan permintaan. Jangka menengah (2031–2040): pengembangan teknologi dan ekspansi produksi. Lalu, Jangka panjang (2041–2060): integrasi global dan inovasi berkelanjutan.
Menurutnya, kajian ini juga mendorong penetapan peta jalan strategis nasional; Pembentukan kelompok kerja lintas sektor; Insentif fiskal dan nonfiskal; Perbaikan regulasi dan harmonisasi bea masuk; Preferensi harga untuk modul surya lokal; dan Pembentukan konsorsium nasional dari hulu ke hilir.
“Di tingkat regional, kerja sama melalui AFTA, percepatan otomasi manufaktur, pembangunan pusat riset dan pengembangan (R&D) terpadu, serta pembiayaan dari lembaga keuangan nasional menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing global,” pungkasnya. (LWM)
