RELUNG.ID – Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial berencana membangun Sekolah Rakyat di Kota Palembang yang diperuntukkan bagi warga kurang mampu, khususnya anak-anak putus sekolah usia produktif.
Sekolah ini akan menggunakan sistem boarding school atau sekolah berasrama, dengan fasilitas pendidikan, tempat tinggal, konsumsi harian, serta sandang secara gratis.
Rencana pembangunan ini disambut positif oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel), meskipun hingga kini pihak Disdik belum menerima informasi teknis secara rinci mengenai implementasi program tersebut.
“Sebenarnya kalau membahas sistem sekolah rakyat, di Palembang ini sudah ada sebelumnya, yaitu SMA Negeri Sumsel. Tapi soal teknis pembelajaran di sekolah rakyat dan sejauh mana tanggung jawab Disdik Sumsel, kami belum menerima informasi secara resmi,” ujar Kepala Seksi Peserta Didik SMA Disdik Sumsel, Anang Purnomo, Rabu (4/6/2025).
Menurut Anang, pembahasan mengenai program ini sempat dikomunikasikan di lingkup internal, namun ditangani oleh bidang lain. Ia menyebutkan, sejauh ini informasi yang ia ketahui hanya seputar sasaran program yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
“Bagaimana siswa direkrut, atau apakah melalui beasiswa, kami belum paham betul. Tapi apapun program pemerintah yang positif dan dapat dilaksanakan di daerah, tentu kami akan dukung,” tambahnya.
Anang menekankan pentingnya program seperti sekolah rakyat dalam membantu masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Selain itu, ia menilai program ini berpotensi mendorong pengembangan minat dan bakat anak muda.
“Kami prinsipnya menunggu perkembangan lebih lanjut, termasuk regulasi resmi. Saat ini kami bersikap wait and see,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Sentra Budi Perkasa Palembang, Gini Toponindro, mengungkapkan bahwa lokasi pembangunan sekolah rakyat akan bertempat di Sentra Budi Perkasa, Jalan Sosial KM 5, Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Palembang.
Ia menjelaskan bahwa sekolah rakyat ini akan menerapkan kurikulum khusus yang masih dalam proses perumusan oleh pemerintah pusat. Selain itu, tenaga pendidik akan disiapkan langsung oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
“Kurikulumnya akan berbeda karena menggunakan sistem asrama. Kami hanya menyediakan tempat dan lahan. Renovasi bangunan dilakukan oleh Kementerian PUPR, sementara kebijakan teknis pendidikan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan,” kata Gini.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa siswa yang dapat mengakses pendidikan di sekolah rakyat akan dikelompokkan dalam 10 kategori desil penerima manfaat. Setiap siswa akan mendapatkan fasilitas asrama, pakaian, serta konsumsi tiga kali sehari secara gratis.
Anggaran penyelenggaraan sekolah rakyat ini sepenuhnya ditanggung pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (CKM)
