RELUNG.ID – Polda Sumatera Selatan memulai tahapan seleksi penerimaan Taruna dan Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2026 dengan menggelar Pemeriksaan Kesehatan Tahap I (Rikkes I), Selasa (7/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Jakabaring Sport City ini diikuti sebanyak 127 peserta, terdiri dari 100 calon taruna dan 27 calon taruni.
Pelaksanaan Rikkes I dipimpin langsung oleh Karo SDM Polda Sumsel, Sudrajad Hariwibowo, dengan melibatkan tim medis dari Rumah Sakit Bhayangkara Palembang.
Selain itu, proses seleksi juga diawasi oleh pengawas internal dan eksternal guna menjamin objektivitas dan akuntabilitas.
Sebelum pemeriksaan dimulai, peserta menjalani proses registrasi dan diberikan arahan teknis. Selanjutnya, peserta mengisi informed consent dan mengikuti sistem coding anonim, yang bertujuan menghilangkan identitas selama pemeriksaan berlangsung.
Dengan sistem ini, penilaian dilakukan murni berdasarkan kondisi kesehatan tanpa adanya intervensi.
Tim medis kemudian melakukan serangkaian pemeriksaan yang meliputi tujuh aspek, yakni pemeriksaan mata, THT, gigi, komposisi tubuh, tekanan darah, denyut nadi, serta pemeriksaan fisik secara menyeluruh.
Hasil pemeriksaan diumumkan secara langsung pada hari yang sama melalui layar proyektor.
Karo SDM Polda Sumsel, Kombes Pol Sudrajad Hariwibowo, menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi dilakukan secara objektif dan transparan.
“Melalui sistem coding dan pengawasan berlapis, kami memastikan tidak ada intervensi dalam proses seleksi. Semua peserta dinilai berdasarkan kondisi kesehatan dan kemampuan masing-masing,” ujarnya.
Sementara itu, Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Sandi Nugroho, menekankan pentingnya menjaga integritas dalam proses rekrutmen guna menghasilkan calon perwira Polri yang berkualitas.
“Kami ingin memastikan setiap peserta memiliki kesempatan yang sama. Rekrutmen ini harus bersih, transparan, dan bebas dari praktik KKN,” tegasnya.
Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, menambahkan bahwa transparansi dalam seleksi merupakan investasi jangka panjang bagi institusi Polri.
“Proses yang terbuka akan melahirkan personel yang profesional dan dipercaya masyarakat,” tutupnya. (FZP)
