RELUNG.ID – Sektor industri di Bumi Sriwijaya dinilai masih mampu bertahan di tengah tekanan ekonomi yang terjadi secara nasional.
Hal ini terbukti, hingga pertengahan 2026 belum ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di wilayah Sumsel.
Klaim tersebut diutarakan Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel, David Hardianto Aljufri, Minggu kemarin (26/7/2026),
Dia mengatakan, gelombang PHK yang terjadi di sejumlah daerah memang menjadi perhatian. Namun, kasus terbesar justru terjadi di provinsi yang memiliki konsentrasi industri manufaktur, terutama Jawa Barat.
“PHK memang terjadi dalam beberapa bulan terakhir, bahkan sejak akhir tahun lalu. Namun, jumlah terbesar bukan berada di Sumatera Selatan, melainkan di Jawa Barat yang memiliki kawasan industri manufaktur lebih banyak,” ujar David, Minggu (26/7/2026).
Ia menjelaskan, perlambatan ekonomi global masih menjadi faktor utama yang memengaruhi kondisi dunia usaha.
Selain itu, tingginya biaya produksi akibat kenaikan harga bahan baku yang dipengaruhi fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat turut memberikan tekanan terhadap berbagai sektor industri.
Menurut David, industri padat karya seperti tekstil, elektronik, dan otomotif menjadi sektor yang paling terdampak oleh kondisi tersebut.
Meski demikian, Sumatera Selatan dinilai memiliki struktur ekonomi yang berbeda dibandingkan provinsi dengan dominasi industri manufaktur. Hal itu membuat dampak PHK di Sumsel relatif lebih kecil.
“Di Sumsel memang ada perusahaan manufaktur, tetapi jumlah industri besar di sektor tekstil, elektronik, maupun otomotif tidak sebanyak daerah lain. Karena itu, dampak PHK belum terlalu terasa,” katanya.
Sebagai bentuk pengawasan, Komisi V DPRD Sumsel telah melakukan pemantauan ke sejumlah perusahaan, termasuk industri kimia.
Dari hasil kunjungan tersebut, sebagian besar pelaku usaha mengakui adanya peningkatan biaya produksi akibat mahalnya harga bahan baku.
Meski menghadapi tantangan tersebut, perusahaan disebut masih berupaya menjaga keberlangsungan operasional tanpa mengambil langkah pengurangan tenaga kerja.
David pun mengimbau kalangan dunia usaha untuk mengedepankan berbagai alternatif sebelum memutuskan melakukan PHK terhadap karyawan.
“Kami mengimbau seluruh pelaku usaha dan sektor industri untuk mengedepankan solusi selain PHK. Produksi harus tetap berjalan, tetapi hak dan keberlangsungan pekerjaan para karyawan juga harus menjadi perhatian,” tegasnya.
Komisi V DPRD Sumsel berharap kondisi dunia usaha di Sumatera Selatan tetap stabil sehingga gelombang PHK yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia tidak meluas dan berdampak terhadap tenaga kerja di Bumi Sriwijaya. (DSK)
