RELUNG.ID – Kasus keracunan yang diduga usai menyantap Makanan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 178 Palembang menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palembang.
Legislatif menyebut kasus ini menjadi bukti masih lemahnya pengelolaan dapur MBG di SPPBG.
“Pemerintah kota harus menjadikan kasus ini sebagai pelajaran penting. Pengelolaan pangan itu bukan sekadar memasak dan menyajikan makanan kepada anak-anak, tetapi ada standar yang ketat agar keamanan pangan tetap terjaga,” kata Anggota DPRD Kota Palembang, Andreas Okdi Priantoro , Senin (29/9/2025).
Menurutnya,dalam dunia industri pangan dikenal konsep Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), yaitu sistem manajemen keamanan pangan berbasis pencegahan.
Sistem ini, memastikan identifikasi dan pengendalian bahaya dalam setiap tahapan produksi makanan sehingga produk yang disajikan aman untuk dikonsumsi.
“HACCP memiliki tujuh prinsip, mulai dari analisis bahaya, penentuan titik kendali kritis, hingga prosedur verifikasi dan dokumentasi,” kata politisi PDI Perjuangan ini.
Dia juga menyebut perbedaan konsep food security (ketahanan pangan) dan food safety (keamanan pangan). Food security, menekankan pada ketersediaan pangan yang cukup, bergizi, dan terjangkau, sementara food safety memastikan makanan bebas dari cemaran biologis, kimia, maupun fisik.
“Pertanyaannya, apakah pemerintah sudah mempertimbangkan isu-isu ini dalam program MBG? Saat ini bukan hanya soal niat baik negara untuk rakyat, tetapi dampak biologis dari program ini justru meninggalkan trauma bagi orang tua dan anak-anak,” tanyanya.
Dia mendesak pemerintah kota segera merombak standar operasional prosedur (SOP) dapur MBG. Ia menyarankan agar pelibatan pihak ketiga yang berpengalaman di bidang penyediaan makanan sehat dan aman dipertimbangkan.
“Segera rombak SOP dapur MBG. Libatkan tenaga profesional dan pihak ketiga yang benar-benar memiliki pengalaman dalam bisnis pangan, sehingga program ini bisa berjalan sesuai standar ilmu pengetahuan dan aman dikonsumsi,” pungkasnya. (LWM)
