RELUNG.ID — Sinkronisasi pembangunan antara pusat dan daerah kembali menjadi sorotan dalam Musrenbang Sumatera Selatan (Sumsel) 2026. Dalam forum strategis yang digelar di Griya Agung Palembang, Gubernur Sumsel Herman Deru menyampaikan dua catatan penting kepada pemerintah pusat melalui Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya.
Dua poin tersebut dinilai krusial untuk mempercepat pembangunan daerah tanpa mengabaikan arah kebijakan nasional.
Pertama, Sumsel mendorong adanya ruang diskresi yang lebih luas bagi pemerintah daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Bima Arya, kebutuhan ini bukan sekadar fleksibilitas administratif, tetapi juga menyangkut payung hukum yang memungkinkan daerah lebih kreatif menggali potensi pendapatan.
“Daerah ingin diberi ruang untuk berinovasi dalam mengelola PAD, tentu dengan dasar hukum yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujar Bima, Selasa (14/4/2026).
Catatan kedua yang disampaikan berkaitan dengan kepastian skema dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Bagi Sumsel, konsistensi dan kejelasan sistem transfer sangat menentukan kualitas perencanaan pembangunan, terutama dalam menyusun program jangka menengah dan panjang.
“Yang dibutuhkan adalah kepastian. Dengan sistem transfer yang jelas, daerah bisa lebih presisi dalam merancang pembangunan,” kata Bima.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa hubungan pusat dan daerah tidak boleh berjalan satu arah. Program strategis nasional harus dipahami oleh daerah, namun di sisi lain, pemerintah pusat juga perlu menyerap aspirasi serta kebutuhan riil di daerah.
Tak hanya itu, Bima Arya juga menyoroti faktor kepemimpinan di Sumsel. Ia menilai gaya kepemimpinan Herman Deru yang mampu merangkul seluruh kepala daerah menjadi modal penting dalam menjaga soliditas dan keberhasilan program pemerintah.
“Kebersamaan itu kunci. Ketika kepala daerah solid, program pemerintah akan lebih mudah dijalankan,” pungkasnya.[THQ]
