RELUNG.ID- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) bersama Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI) menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Kegiatan Cetak Sawah Tahun 2025. Rapat yang berlangsung di Kantor Gubernur Sumsel ini menegaskan komitmen bersama dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di Sumsel.
Gubernur Sumsel Herman Deru bersama Wakil Gubernur Cik Ujang, serta Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian KementanAndi Nur Alam, hadir langsung dalam rapat koordinasi yang digelar di Ruang Rapat Bina Praja, Kamis (22/5/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Herman Deru menegaskan bahwa Sumsel siap mempercepat program cetak sawah baru guna mendukung target swasembada pangan nasional. Saat ini, Sumsel menempati posisi kedua secara nasional dalam pelaksanaan proyek cetak sawah skala besar, setelah Kalimantan Tengah.
“Target ini bukan semata karena kondisi alam yang mendukung, tapi juga hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh jajaran pertanian di provinsi dan kabupaten/kota,” ujar Herman Deru.
Gubernur menambahkan bahwa keberhasilan ini berkat sinergi dan dukungan dari berbagai pihak, serta peran penting Sumsel sebagai daerah penyangga pangan, terlebih sejak pemerintah pusat menghentikan impor beras. “Sejak dilantik pada 2018, posisi Sumsel naik dari peringkat delapan ke lima besar penyumbang pangan nasional melalui program SERASI,” katanya.
Sementara itu, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Andi Nur Alam, menegaskan bahwa percepatan cetak sawah di Sumsel merupakan prioritas nasional.
“Tanpa komitmen semua pihak, program ini tidak akan berjalan lancar. Mulai hari ini, tim harus segera bergerak,” tegasnya.
Andi Nur Alam juga menyampaikan rencana dukungan tambahan tim dari Kalimantan Tengah yang akan membantu percepatan proses identifikasi data dan pelaksanaan program cetak sawah. Target dalam dua minggu ke depan adalah penyelesaian cetak sawah seluas 5.000 hektare, kemudian dilanjutkan ke 31.600 hektare berikutnya.
Dalam pengelolaan lahan pertanian seluas 48.000 hektare, Dirjen Andi Nur Alam menyarankan penggunaan E-Katalog agar proses pengadaan berjalan lebih efektif dan cepat dibandingkan sistem swakelola.
“E-Katalog adalah solusi terbaik untuk skala besar seperti ini,” pungkasnya.[YKP]
