RELUNG.ID — Ambisi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) untuk mempercepat peremajaan sawit rakyat (PSR) pada 2026 mencapai 3.600 hektare menghadapi satu pekerjaan rumah besar: menjaga konsistensi realisasi di lapangan yang dalam beberapa tahun terakhir cenderung fluktuatif.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perkebunan Sumsel, Ichwansyah, mengungkapkan bahwa target tahun depan akan difokuskan di delapan kabupaten dengan prioritas utama di wilayah sentra sawit. Kabupaten Musi Banyuasin dan Ogan Komering Ilir (OKI) menjadi daerah dengan alokasi terbesar, masing-masing 1.000 hektare.
“Distribusi lainnya tersebar di beberapa kabupaten seperti Ogan Komering Ulu, Banyuasin, Muara Enim, dan Musi Rawas Utara yang masing-masing mendapat 300 hektare. Sementara Musi Rawas 150 hektare dan Lahat 250 hektare,” ujarnya, Senin (20/4/2026).
Namun di balik target tersebut, data historis menunjukkan tantangan yang tidak sederhana. Sepanjang periode 2017 hingga 2025, total rekomendasi teknis PSR di Sumsel mencapai 75.016 hektare. Dari jumlah itu, realisasi tanam tercatat 66.015 hektare, sementara sebagian lainnya terkendala berbagai faktor, mulai dari pengunduran diri peserta hingga lahan yang sudah diproses tetapi belum ditanami.
“Tercatat sekitar 1.884 hektare lahan batal direalisasikan karena peserta mengundurkan diri. Selain itu, masih ada areal yang telah melalui proses tumbang dan pencacahan (chipping), tetapi belum berlanjut ke tahap penanaman,”kata dia.
Dari sisi wilayah, OKI menjadi kontributor terbesar realisasi PSR dengan luas mencapai 37.074 hektare, disusul Musi Banyuasin 21.665 hektare, Muara Enim 6.389 hektare, dan Musi Rawas 2.561 hektare. Sementara daerah lain seperti Banyuasin, Ogan Komering Ulu, Lahat, Musi Rawas Utara, hingga Prabumulih mencatat angka yang lebih kecil namun tetap signifikan.
“Jika ditarik dalam tren tahunan, realisasi PSR di Sumsel mengalami dinamika yang cukup tajam. Setelah meningkat pesat dari 6.343 hektare pada 2017 menjadi puncaknya 13.103 hektare pada 2019, angka tersebut mulai berfluktuasi dan cenderung menurun dalam dua tahun terakhir. Pada 2024 realisasi hanya mencapai 3.408 hektare, bahkan turun lagi menjadi 1.636 hektare pada 2025,”kata dia.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pelaksanaan program di lapangan, terutama dalam menjaga minat petani serta memastikan kesiapan lahan hingga tahap tanam.
“Kami tetap optimistis bahwa target 2026 dapat tercapai dengan memperkuat pendampingan dan memperbaiki tata kelola program,”kata dia.[THQ]
