RELUNG.ID – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp11,12 triliun dalam Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Angka ini naik signifikan dari proyeksi awal sebesar Rp10,06 triliun.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Sumsel, Edward Candra, saat membacakan jawaban gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumsel dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD Sumsel, Jumat (25/7/2025).
“Kami mengapresiasi Fraksi NasDem yang mendorong peningkatan target pendapatan. Ini bentuk optimisme bersama menghadapi tantangan fiskal,” kata Edward.
Ia menegaskan, strategi peningkatan pendapatan dilakukan lewat penguatan layanan perpajakan dan kemudahan pembayaran secara digital, khususnya untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Pemprov juga menggelar program pemutihan pajak, pembebasan BBNKB, dan penghapusan pajak progresif.
Menanggapi sorotan Fraksi PDI Perjuangan soal peningkatan belanja daerah, Pemprov menegaskan penyusunan anggaran dilakukan secara partisipatif lewat Musrenbang dan Forum Konsultasi Publik, dengan orientasi pada layanan publik dan asas efisiensi.
“Setiap rupiah akan diawasi ketat agar program-program pembangunan tepat sasaran dan memberi dampak langsung ke masyarakat,” ujar Edward.
Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti pentingnya modernisasi alat pertanian. Menjawab hal itu, Edward membeberkan data bahwa pengadaan traktor terus meningkat dari tahun ke tahun: 24 unit (2022), 81 unit (2023), dan direncanakan 68 unit pada 2025. Pemprov juga mengalokasikan bantuan drone pertanian, pupuk organik, hingga alat pengering dan rice milling unit (RMU).
Fraksi Demokrat turut menyoroti keseimbangan anggaran dan perhatian terhadap sektor transportasi umum. Edward menegaskan, sebagai tindak lanjut dari PP 35/2023 dan Perda No. 3/2023, minimal 10 persen dari penerimaan PKB dan opsen akan dialokasikan untuk pembangunan moda dan sarana transportasi umum.
Pemprov juga menyiapkan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) bagi petani dan pekebun di seluruh wilayah Sumsel. “Kami serius dorong produktivitas pertanian demi kesejahteraan petani,” tegasnya..
Wakil Ketua DPRD Sumsel, Nopianto, menyebut jawaban Sekda telah mengakomodasi sebagian besar harapan dan masukan fraksi-fraksi.
“Pembahasan akan masuk tahap teknis bersama komisi mulai 31 Juli hingga 1 Agustus, dan dilanjutkan rapat konsultasi dengan Banggar DPRD serta TAPD pada 4 hingga 5 Agustus 2025,” jelas Nopianto. (DSK)
