RELUNG.ID – Polemik pengadaan mobil dinas di Kalimantan Timur kembali melebar.
Setelah kendaraan dinas Gubernur Rudy Mas’ud senilai Rp8,5 miliar menjadi sorotan publik, kini terungkap bahwa pimpinan DPRD Kalimantan Timur juga menganggarkan mobil dinas dengan nilai sekitar Rp6,8 miliar.
Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, yang merupakan kakak dari Rudy Mas’ud, menyampaikan penjelasan terkait pengadaan tersebut.
Ia menyebut kendaraan dinas yang saat ini digunakan DPRD sebagian besar sudah berusia antara lima hingga sepuluh tahun.
Menurut Hasanuddin, kondisi kendaraan lama dinilai kurang efisien karena kerap mengalami gangguan teknis. “Mobil yang lama itu banyak yang sudah tua, sering masuk bengkel, bahkan mogok saat perjalanan dinas. Secara jangka panjang lebih efisien diganti daripada terus diperbaiki,” ujarnya.
Ia menegaskan pengadaan kendaraan dinas tersebut telah melalui prosedur yang berlaku. Prosesnya, kata dia, dibahas di tingkat komisi hingga Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Selain itu, pengadaan juga mengikuti pedoman standar satuan harga, analisa standar belanja, serta dilakukan melalui sistem e-katalog.
“Semua harus mengikuti pedoman standar satuan harga, analisa standar belanja, masuk e-katalog, dan diawasi inspektorat. Jadi tidak bisa sembarangan,” kata Hasanuddin.
Lebih lanjut, ia membantah anggapan bahwa kendaraan tersebut hanya diperuntukkan bagi pimpinan DPRD. Ia menjelaskan mobil dinas itu akan menunjang operasional alat kelengkapan dewan (AKD), termasuk komisi, badan, sekretariat, dan fraksi.
“Itu buat AKD, bukan buat pimpinan saja. Ada untuk komisi, badan, pimpinan empat orang, sekretariat, hingga fraksi. Jadi bukan untuk satu orang,” tegasnya.
Hasanuddin juga memastikan pengadaan kendaraan akan diawasi oleh berbagai lembaga, termasuk inspektorat daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ia menekankan seluruh proses harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang menjadi perhatian publik, pengadaan mobil dinas baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif Kalimantan Timur kini menjadi perdebatan mengenai prioritas belanja daerah dan sensitivitas pejabat terhadap kondisi masyarakat. (vid)
