RELUNG.ID – Rencana eksplorasi panas bumi oleh perusahaan Hitay Energi di Kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat, mulai menuai penolakan dari masyarakat setempat.
Warga menilai proyek tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, sosial, hingga ekonomi masyarakat lokal.
Kekhawatiran utama warga adalah potensi kerusakan lingkungan seperti penggundulan hutan, banjir bandang, kekeringan, serta hilangnya habitat satwa liar, termasuk harimau Sumatera.
Mereka juga menyoroti kejadian banjir bandang dan kekeringan yang pernah melanda kawasan Mulak Sebingkai dan sekitarnya, serta kemunculan harimau ke permukiman warga yang memakan korban jiwa—yang dinilai sebagai dampak dari kegiatan industrialisasi sebelumnya.
Selain itu, warga juga takut proyek eksplorasi ini dapat mengancam mata pencaharian masyarakat jika lahan pertanian dan perkebunan mereka masuk dalam area operasi.
Mereka khawatir perusahaan akan menguasai lahan tersebut, menyebabkan hilangnya pekerjaan, berkurangnya hasil pertanian, dan pergeseran fungsi lahan menjadi kawasan industri.
“Warga juga resah karena kendaraan bertonase besar milik perusahaan dikhawatirkan akan merusak infrastruktur seperti jalan desa, yang tentu akan mengganggu aktivitas harian masyarakat,” kata Lian Ugansah (25), tokoh pemuda Tanjung Sakti, Minggu (6/4/2025).
Ketua Purna Prakarya Muda Indonesia (PPMI) Provinsi Sumsel ini menegaskan, semua bentuk pembangunan, baik oleh pemerintah maupun swasta, harus melalui kajian komprehensif dan mendapatkan dukungan masyarakat agar benar-benar memberikan manfaat jangka panjang.
“Saya pribadi sangat terkejut mendengar adanya rencana proyek ini. Tanjung Sakti adalah kawasan penyangga yang sebagian besar wilayahnya merupakan hutan lindung dan hulu sungai. Proyek eksplorasi ini sangat berisiko terhadap lingkungan dan bisa memicu bencana alam,” ujarnya.
Lian pun mendesak pemerintah pusat untuk mengkaji ulang pemberian izin lanjutan kepada Hitay Energi. Ia mengingatkan akan adanya “Kutukan Sumber Daya Alam”, di mana masyarakat lokal hanya menerima dampak negatif, sementara keuntungan dinikmati oleh pemilik modal.
“Kami minta pemerintah tidak mengabaikan suara rakyat dan segera meninjau ulang proyek ini,” pungkasnya. (TFK)
