RELUNG.ID – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru, memberikan peringatan keras kepada warga Sumsel agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di Kamboja. Hal ini disampaikan menyusul viralnya sebuah video yang memperlihatkan sejumlah pria mengaku telantar dan meminta bantuan pemulangan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) dan Pemerintah Kota Palembang.
Herman Deru mengungkapkan sebuah fakta krusial yakni Pemerintah Indonesia tidak memiliki kerja sama resmi (G-to-G) dengan Kamboja terkait pengiriman tenaga kerja. Dengan kata lain, pengiriman pekerja ke negara tersebut dipastikan ilegal dan berisiko tinggi bagi keselamatan warga.
“Penting bagi masyarakat untuk tahu bahwa Indonesia tidak memiliki kerja sama dengan Kamboja dalam hal pengiriman tenaga kerja. Informasi ini harus dipahami agar warga lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan di sana yang seringkali berujung penipuan,” tegas Herman Deru, Kamis (19/2/2026).
Terkait video yang beredar, di mana para pria tersebut mengaku berada di penampungan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kamboja, Pemerintah Provinsi Sumsel tidak tinggal diam. Herman Deru menjelaskan bahwa pihaknya tengah melakukan verifikasi mendalam untuk memastikan apakah mereka benar-benar warga Sumsel.
“Pihak kepolisian sudah melakukan pelacakan lokasi dan identitas para pria di video itu. Kami juga sudah mencoba menghubungi pengunggah video lewat pesan singkat dan telepon, namun hingga kini belum ada respons,” jelasnya.
Herman Deru juga memaparkan bahwa persoalan warga Sumsel di Kamboja memiliki dua sisi. Berdasarkan laporan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumsel, pada 5 Februari 2026 lalu, pemerintah telah berhasil memfasilitasi pemulangan 13 warga Sumsel.
“Laporan dari Kadisnaker, 13 orang sudah pulang awal Februari kemarin karena memang masa kontraknya habis. Namun untuk yang di video terbaru ini, dugaannya mereka adalah korban penipuan berkedok gaji tinggi,” tambahnya.
Dirinya mengimbau warga untuk selalu mengecek legalitas perusahaan penyalur tenaga kerja melalui Disnaker setempat sebelum memutuskan berangkat ke luar negeri. Iming-iming gaji besar tanpa kualifikasi yang jelas seringkali menjadi pintu masuk perdagangan orang (human trafficking).
“Kami pastikan dulu kebenarannya, dan kami akan ambil langkah terbaik untuk menjamin keselamatan warga kita di sana,” tutupnya.[THQ]
