RELUNG.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Selatan mencatat pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di wilayahnya telah mencapai 81,87 persen hingga Jumat (31/7/2026).
Sebanyak sekitar 1,5 juta unit usaha dan rumah tangga usaha telah berhasil didata.
Kepala BPS Sumsel, Moh Wahyu Yulianto mengatakan capaian tersebut dinilai cukup baik. Pihaknya optimistis pendataan dapat diselesaikan sebelum batas akhir pada 31 Agustus 2026.
“Hingga 31 Juli progres Sensus Ekonomi di Sumsel sudah mencapai 81,87 persen. Artinya sekitar 1,5 juta unit usaha yang digabungkan dengan rumah tangga usaha sudah berhasil didata,” kata Wahyu, Minggu (1/8/2026)
Menurutnya, jika target dapat diselesaikan lebih cepat, BPS memiliki waktu lebih panjang untuk melakukan verifikasi dan supervisi terhadap data yang masih memerlukan pendalaman.
“Harapan kami sebelum 31 Agustus sudah selesai sehingga ada waktu untuk memastikan kualitas datanya melalui proses verifikasi dan supervisi,” Jelasnya
Wahyu mengungkapkan, Kota Pagar Alam menjadi daerah dengan progres pendataan tertinggi di Sumsel. Selain karena jumlah unit usaha yang relatif lebih sedikit, keberhasilan itu juga didukung sosialisasi yang masif dan wilayah yang mudah dijangkau petugas.
“Setiap daerah punya tantangan berbeda. Di Palembang misalnya usaha lebih banyak sehingga petugasnya juga lebih banyak. Sementara di Pagar Alam jumlah usahanya lebih sedikit dan rentang kendalinya juga lebih mudah,” katanya.
Dari hasil pendataan sementara, BPS masih melihat sektor pertambangan, pertanian, dan perdagangan menjadi penopang utama perekonomian Sumsel. Namun, data tersebut masih bersifat awal dan akan dipastikan kembali setelah seluruh proses sensus selesai.
“Struktur ekonomi secara utuh baru bisa kita lihat setelah seluruh pendataan selesai,” katanya
Selain memotret sektor-sektor utama, Sensus Ekonomi 2026 juga mulai menangkap perkembangan jenis usaha baru, termasuk usaha berbasis digital.
“Yang menarik, kami menemukan usaha-usaha yang dijalankan secara online ternyata jumlahnya cukup banyak di Sumatera Selatan. Ini menjadi salah satu informasi baru yang akan melengkapi struktur ekonomi daerah,” jelasnya
Ia memastikan data yang dikumpulkan BPS tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan. Menurutnya, hasil sensus akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan dan memperbaiki akurasi basis data sosial ekonomi.
“Banyak masyarakat khawatir data ini akan berpengaruh terhadap pajak atau bantuan sosial. Kami tegaskan, data yang dikumpulkan BPS bukan untuk itu. Pendekatan kami persuasif agar masyarakat mau memberikan informasi yang benar,” katanya.
Wahyu menambahkan, hasil awal Sensus Ekonomi 2026 ditargetkan mulai diumumkan pada Desember mendatang. Data tersebut akan memuat jumlah unit usaha di Sumsel beserta struktur sektornya sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi di daerah. (CKM)
