RELUNG.ID – Sebanyak 490 Pemerintah Daerah (Pemda) disebut tengah mengalami tekanan fiskal hingga berpotensi kesulitan membayar gaji ASN dan PPPK.
Kondisi ini diklaim tidak terjadi di Sumsel dan Gubernur Herman Deru pun memastikan Sumsel tetap normal.
Hal tersebut diungkapkan Gubernur Sumsel, Herman Deru saat ditemui di Griya Agung Palembang.
“Hingga saat ini saya belum menerima laporan dari pemerintah kabupaten maupun kota terkait kendala pembayaran gaji ASN ataupun PPPK. Mudah-mudahan Sumsel tidak termasuk daerah yang mengalami tekanan fiskal tersebut,” katanya, Senin (3/8/2026).
Deru menegaskan, sejak awal pemerintah provinsi telah mengingatkan seluruh kepala daerah di Sumsel agar menjadikan belanja pegawai sebagai prioritas utama dalam penyusunan APBD. Baginya, gaji pegawai merupakan hak yang tidak boleh terganggu karena berkaitan langsung dengan kehidupan keluarga para ASN.
“Take home pay ASN dan PPPK harus menjadi prioritas. Jangan sampai terlambat, apalagi dikurangi. Mereka memiliki tanggung jawab untuk kebutuhan rumah tangga, pendidikan anak, hingga kebutuhan sehari-hari yang bergantung pada penghasilan tersebut,” ujarnya.
Ia menepis anggapan bahwa stabilnya pembayaran gaji di Sumsel disebabkan oleh kondisi fiskal yang berlebih. Menurutnya, kepastian pembayaran gaji lebih karena komitmen pemerintah daerah dalam mengatur skala prioritas anggaran.
“Bukan karena kita memiliki kemewahan fiskal, tetapi karena sejak awal pembayaran gaji pegawai memang ditempatkan sebagai prioritas,” tegasnya.
Tak hanya itu dirinya juga menyoroti bahwa meningkatnya persentase belanja pegawai terhadap APBD tidak selalu menunjukkan pengelolaan anggaran yang buruk.
Ia menjelaskan, penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat dapat membuat rasio belanja pegawai terlihat lebih tinggi meskipun nominal belanjanya tidak berubah.
“Kalau TKD berkurang, otomatis persentase belanja pegawai terhadap APBD meningkat. Jadi tidak bisa langsung disimpulkan daerah tersebut boros,” jelasnya.
Menurutnya, tantangan fiskal yang lebih dirasakan pemerintah kabupaten dan kota di Sumsel saat ini justru berada pada pembiayaan pembangunan, khususnya sektor infrastruktur.
Sementara untuk pembayaran gaji ASN, PPPK, maupun pegawai yang telah diangkat menjadi PPPK, hingga kini belum ditemukan kendala.
Ia berharap kondisi fiskal daerah di Sumatera Selatan tetap stabil sehingga pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak pegawai dapat terus berjalan tanpa hambatan.
“Kami berharap kondisi fiskal tetap terkendali sehingga ASN dan PPPK bisa bekerja dengan tenang dan terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkasnya. (THQ)
