RELUNG.ID – Regenerasi kepemimpinan di sejumlah partai politik di Sumatera Selatan mulai rampung. Musyawarah daerah (Musda) maupun mekanisme internal telah melahirkan wajah-wajah baru yang kini memegang kendali partai. Namun, pergantian ketua partai belum otomatis mengubah peta persaingan menuju Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumsel 2031.
Di Partai Golkar, Andie Dinialdie baru saja terpilih sebagai Ketua DPD Golkar Sumsel periode 2026-2031. Sebelumnya, di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), tongkat estafet kepemimpinan beralih kepada Nasrul Halim. Sementara di PDI Perjuangan, kepemimpinan kini berada di tangan Bupati Musi Rawas Utara (Muratara), Devi Suhartoni.
Di sisi lain, beberapa partai memilih tetap mempertahankan figur lama. DPW Partai NasDem Sumsel masih dipimpin Gubernur Sumsel Herman Deru yang telah menjabat selama dua periode. DPD Partai Demokrat Sumsel tetap berada di bawah kepemimpinan Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang, sedangkan DPD Partai Gerindra Sumsel masih dipimpin anggota DPR RI Kartika Sandra Desi dan PAN dipimpin oleh Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad.
Pergantian kepemimpinan di beberapa tersebut memunculkan pertanyaan baru. Apakah jabatan sebagai ketua partai otomatis membuat mereka menjadi calon terkuat pada Pilgub Sumsel 2031?
Ketokohan Masih Jadi Penentu Kemenangan di Pilgub Sumsel
Direktur Lembaga Survei Public Trust Institute (PUTIN), Fatkurohman, mengatakan pembicaraan mengenai Pilgub Sumsel 2031 memang masih terlalu dini. Meski begitu, ada satu pola yang menurutnya belum banyak berubah dalam politik Sumsel.
Jabatan ketua partai memang menjadi modal penting untuk membangun kekuatan politik. Namun, menurutnya itu bukan faktor utama yang menentukan kemenangan. Sebab di Sumsel, ketokohan, pengalaman memimpin daerah, kekuatan basis massa hingga dukungan politik dari tingkat nasional masih menjadi penentu utama.
“Ketokohan dan basis massa tetap menjadi faktor utama. Jabatan ketua partai belum tentu berbanding lurus dengan elektabilitas,” katanya.
Menurut Fatkurohman, masyarakat Sumsel cenderung memilih figur yang sudah mereka kenal dan pernah mereka rasakan kepemimpinannya. Karena itu, kepala daerah memiliki keuntungan lebih besar dibanding tokoh yang hanya memimpin organisasi partai.
“Kepala daerah itu lebih dikenal masyarakat dibanding ketua partai atau ketua DPRD,” ujarnya.
Ia menjelaskan, seorang gubernur, bupati, atau wali kota memiliki kesempatan berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui berbagai program pembangunan maupun pelayanan publik. Hubungan itu kemudian membentuk kedekatan emosional yang sulit dimiliki tokoh yang hanya aktif di internal partai.
Karena itu, figur yang memiliki dua modal sekaligus, yakni memimpin partai dan memiliki pengalaman sebagai kepala daerah, diperkirakan akan lebih kompetitif dibanding mereka yang hanya mengandalkan jabatan struktural di partai.
Peta Politik Sumsel Masih Belum Banyak Bergeser
Dari pemetaan awal yang dilakukan PUTIN, Fatkurohman melihat peta politik Sumsel hingga saat ini belum mengalami perubahan signifikan. Tokoh-tokoh yang selama ini menguasai basis wilayah masing-masing masih menjadi kekuatan utama.
Di kawasan Komering, Herman Deru dinilai masih menjadi figur paling dominan. Selain menjabat Gubernur Sumsel dua periode, Herman Deru juga masih memimpin DPW Partai NasDem Sumsel. Basis politiknya di kawasan OKU Raya dinilai masih sangat kuat.
Bahkan, menurut Fatkurohman, kekuatan politik Herman Deru diperkirakan masih akan memengaruhi arah politik NasDem Sumsel pada Pilgub mendatang, termasuk membuka peluang bagi figur-figur yang berada di lingkarannya, salah satunya adiknya, Lanosin.
Di kawasan Musi, persaingan diperkirakan lebih terbuka. Meski Andie Dinialdie baru saja terpilih sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sumsel, Fatkurohman menilai mantan Ketua DPD Golkar Sumsel Dodi Reza Alex Noerdin masih memiliki pengaruh politik yang tidak bisa diabaikan.
Menurutnya, Dodi masih mewarisi basis politik keluarga Alex Noerdin di Musi Banyuasin dan Banyuasin. Meski demikian, peluang tersebut tetap dibayangi persoalan hukum yang pernah menjeratnya.
Di tubuh PDI Perjuangan, Devi Suhartoni dinilai memiliki kekuatan politik di wilayah Muratara, Musi Rawas, dan Lubuklinggau. Namun, untuk bertarung di tingkat provinsi, Fatkurohman justru melihat Ketua DPC PDIP Banyuasin Askolani memiliki modal yang cukup besar karena berasal dari kawasan Musi yang memiliki jumlah pemilih cukup signifikan.
Sementara di kawasan Besemah, persaingan diperkirakan masih bertumpu pada dua nama, yakni Cik Ujang dan Joncik Muhammad. Keduanya bukan hanya memimpin partai, tetapi juga pernah menjadi kepala daerah sehingga telah memiliki jaringan politik yang kuat.
Adapun Palembang yang merupakan daerah dengan jumlah pemilih terbesar di Sumsel diperkirakan tetap menjadi basis politik Eddy Santana Putra dan Ratu Dewa. Sedangkan kawasan Ogan dinilai belum memiliki figur yang benar-benar dominan, meski nama Panca Wijaya Akbar disebut memiliki peluang apabila diposisikan sebagai calon wakil gubernur.
Keuntungan Menjabat Ketua Partai Sedikit Lebih dari Kader
Pandangan sedikit berbeda disampaikan Pengamat Politik Sumsel sekaligus Direktur Teras Indonesia, Ahmad Haekal Haffafah. Menurutnya, jabatan sebagai ketua partai tetap memberikan keuntungan politik dibanding kader lainnya.
Keuntungan itu terutama berkaitan dengan proses pencalonan dan komunikasi politik antarpartai. “Keuntungan utamanya adalah lebih mudah mengamankan threshold atau ambang batas pencalonan. Itu menjadi benefit awal sebagai positioning politik,” katanya.
Meski demikian, Haekal menegaskan keuntungan tersebut belum cukup untuk mengantarkan seseorang menjadi calon gubernur yang kuat. Apalagi menurutnya, masih banyak faktor lain yang akan memengaruhi arah Pilgub Sumsel 2031. Mulai dari kemungkinan perubahan aturan Pilkada, terbentuknya koalisi baru, hingga dinamika politik nasional yang saat ini masih sulit diprediksi.
“Kita belum mengetahui seperti apa ambang batas pencalonan ke depan maupun dinamika politik nasional. Selain itu, lima partai besar tentu memiliki peluang lebih dominan, ditambah faktor dukungan elite di tingkat pusat,” ujarnya.
Haekal menilai dukungan elite politik di tingkat nasional akan menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan ketika Pilgub benar-benar dimulai.
Sebab, keputusan akhir mengenai calon yang akan diusung tidak sepenuhnya berada di tangan pengurus partai di daerah.
Oleh karena itu, Haekal mengingatkan para ketua partai yang baru terpilih tidak cukup hanya mengandalkan jabatan yang mereka miliki saat ini. Lima tahun ke depan menjadi masa pembuktian bagi mereka untuk menunjukkan kemampuan memimpin organisasi sekaligus membangun kedekatan dengan masyarakat.
Seperti dijelaskan sebelumnya, karakter pemilih Sumsel masih dipengaruhi hubungan emosional dengan calon, kedekatan kedaerahan, hingga intensitas interaksi yang dibangun selama bertahun-tahun.
“Karakter pemilih Sumsel masih cenderung pragmatis dan lebih emosional daripada rasional. Faktor seperti bantuan langsung, kesepakatan jangka pendek, kedekatan kedaerahan, serta intensitas interaksi dengan masyarakat masih sangat memengaruhi pilihan politik,” jelasnya.
Karena itu, para ketua partai harus mampu menunjukkan kinerja nyata. Mereka harus aktif membangun komunikasi dengan masyarakat, menjaga soliditas partai, serta menghadirkan program yang benar-benar dirasakan publik.
“Hingga saat ini belum ada figur yang benar-benar menonjol. Merakyat tidak cukup hanya dari perilaku, tetapi harus tercermin melalui kebijakan yang pro-rakyat,” pungkasnya.
Lima tahun menuju Pilgub Sumsel 2031 masih menyisakan waktu yang panjang. Banyak hal bisa berubah. Ketua partai bisa berganti, koalisi bisa bergeser, bahkan aturan Pilkada pun masih mungkin berubah.
Namun, jika melihat pola politik Sumsel selama ini, satu hal tampaknya belum berubah. Jabatan sebagai ketua partai memang membuka jalan menuju panggung politik, tetapi belum tentu menjadi tiket menuju kursi Gubernur Sumsel. (LWM/DSK)
