RELUNG.ID – Pemerintah bakal menjalankan membuka rekening massal yang menyasar 25 juta warga berusia di atas 17 tahun.
Pemerintah juga telah menyiapkan dana sebesar Rp1,28 triliun yang nantinya setiap penerima akan memperoleh setoran awal sebesar Rp50 ribu.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Program itu diharapkan mampu meningkatkan inklusi keuangan nasional hingga mendekati 99 persen, dari posisi saat ini yang disebut berada di angka 93 persen.
“Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden, kami menyiapkan program satu orang satu rekening. Dengan program ini, inklusi keuangan kita diharapkan mendekati 99 persen, naik dari 93 persen,” kata Airlangga dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIEXPO Convention Center, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Sasaran program ini adalah sekitar 25 juta warga berusia di atas 17 tahun yang masuk kelompok desil 1 hingga desil 4. Kelompok tersebut merupakan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan relatif rendah berdasarkan pengelompokan sosial ekonomi.
Untuk mendukung pembukaan rekening, pemerintah mengalokasikan setoran awal Rp50.000 bagi setiap calon penerima. Secara keseluruhan, anggaran yang disiapkan mencapai Rp1,28 triliun.
Dalam pelaksanaannya, data calon penerima disiapkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan bank syariah dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), serta data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Airlangga menegaskan, Program Rekening Massal tidak sekadar berorientasi pada peningkatan jumlah masyarakat yang memiliki rekening bank. Lebih dari itu, program ini diarahkan untuk memperluas pemanfaatan layanan keuangan formal dalam kehidupan sehari-hari.
Kepemilikan rekening diharapkan dapat mendukung penyaluran bantuan pemerintah agar lebih efektif, sekaligus memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi produktif.
“Ini akan kami dorong untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan dan mendukung kegiatan produktif, jadi bukan sekadar pembukaan rekening,” pungkasnya. (KPB)
