RELUNG.ID – Zaitun, resmi menakhodai Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Sumatera Selatan periode 2026–2031 setelah terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah (Musda) III KPPI Sumsel.
Zaitun yang merupakan anggota DPRD Sumsel terpilih dalam Musda yang digelar di Ruang Rapat Parameswara, Sekretariat Daerah (Setda) Kota Palembang, Jumat (30/10/2026) sore.
Dalam kepengurusan baru tersebut, Zaitun didampingi Aina Rumiyati Aziz sebagai sekretaris dan Salma Assegaff sebagai bendahara. Ia menggantikan RA Anita RA Noeringhati yang sebelumnya memimpin KPPI Sumsel.
Usai dilantik, Zaitun menyampaikan komitmennya untuk membawa KPPI Sumsel menjadi wadah yang mampu memperkuat posisi dan kapasitas perempuan dalam dunia politik.
Menurutnya, keberadaan KPPI harus melampaui fungsi organisasi formal dengan menghadirkan program dan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas perempuan politik.
“Harapannya, kehadiran KPPI tidak sekadar menjadi organisasi formal, tetapi mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan perempuan di bidang politik,” kata Zaitun.
Sebagai langkah awal, kepengurusan baru akan melakukan konsolidasi dengan melibatkan kader perempuan dari berbagai partai politik. KPPI Sumsel bahkan telah menyampaikan surat kepada fraksi-fraksi di DPRD Sumsel agar setiap partai mengirimkan lima perwakilan perempuan untuk bergabung dalam kepengurusan.
“Surat permintaan dari KPPI telah kami sampaikan kepada pengurus partai politik melalui fraksi-fraksi yang ada di DPRD Sumatera Selatan,” ujarnya.
Zaitun menilai keterlibatan perempuan dari berbagai latar belakang partai menjadi modal penting untuk membangun kerja sama lintas politik. Terlebih, Musda III KPPI Sumsel dihadiri perwakilan atau kader dari 16 partai politik.
Ia berharap perbedaan latar belakang politik tidak menjadi penghalang bagi perempuan untuk membangun komunikasi, memperkuat solidaritas, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Selain konsolidasi organisasi, peningkatan kapasitas kader menjadi salah satu prioritas kepengurusan periode 2026–2031.
Zaitun menekankan perempuan yang terjun ke dunia politik harus memiliki wawasan, pengetahuan, serta kemampuan yang memadai. Keterwakilan perempuan, menurutnya, perlu diikuti dengan kualitas dan kontribusi substantif dalam proses pengambilan kebijakan.
“Perempuan yang terjun ke politik tidak cukup hanya hadir untuk memenuhi keterwakilan, tetapi harus siap berkontribusi secara substantif,” tegasnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, KPPI Sumsel akan mendorong pelaksanaan pendidikan politik, bimbingan teknis (bimtek), dan pelatihan secara berkelanjutan.
Program-program tersebut diharapkan dapat memperluas wawasan sekaligus membekali kader perempuan agar mampu menjalankan fungsi politik secara aktif dan profesional.
Zaitun juga menargetkan KPPI Sumsel dapat mengambil peran lebih besar dalam pembangunan daerah dan penguatan demokrasi. Dukungan partai politik, pemerintah daerah, serta masyarakat dinilai penting agar program organisasi dapat berjalan optimal.
Agenda lainnya adalah mempersiapkan keikutsertaan perwakilan KPPI Sumsel dalam Kongres Nasional KPPI di Jakarta pada akhir November 2026.
Menurut Zaitun, forum nasional tersebut menjadi kesempatan bagi perempuan politik di daerah untuk menyampaikan aspirasi, persoalan, dan kebutuhan perempuan Sumatera Selatan agar mendapat perhatian di tingkat nasional. (LWM)
