RELUNG.ID- Keterbatasan lahan dan tingginya kebutuhan hunian di Kota Bandung membuat pembangunan rumah susun menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Namun, persoalan penyediaan hunian vertikal tidak cukup hanya dengan membangun unit baru. Pengelolaan, kelengkapan fasilitas, serta keterjangkauan biaya juga harus menjadi perhatian.
Persoalan tersebut menjadi sorotan Anggota Panitia Khusus (Pansus) 20 DPRD Kota Bandung, Muhammad Syahlevi Edwin Apandi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rumah Susun.
Syahlevi mengatakan, pembaruan regulasi yang terakhir diterbitkan pada 2014 diperlukan untuk menjawab berbagai persoalan penyelenggaraan rumah susun, sekaligus memberikan kepastian terhadap hak dan kesejahteraan penghuninya.
“Sekarang kami sedang membahas Raperda tentang Rumah Susun di Pansus 20. Perda ini merupakan penyempurnaan dari regulasi sebelumnya yang terbit pada 2014,” ujar Syahlevi.
Menurutnya, Raperda tersebut memuat 111 pasal yang mengatur berbagai aspek penyelenggaraan rumah susun. Pembahasan harus dilakukan secara menyeluruh agar aturan yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga menjamin kelayakan hunian dan kepentingan masyarakat.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah berbagai keluhan penghuni rusunawa, mulai dari keterbatasan fasilitas hingga tingginya biaya hunian. Tidak hanya tarif sewa, biaya listrik dan air juga dinilai perlu mendapat perhatian.
“Persoalan rumah susun ini cukup kompleks. Keluhan penghuninya beragam, mulai dari fasilitas yang masih kurang, harga sewa yang dinilai mahal, sampai biaya listrik dan air. Hal-hal seperti ini harus menjadi perhatian dalam penyusunan perda,” katanya.
Syahlevi menegaskan, rumah susun semestinya menjadi solusi bagi masyarakat yang kesulitan memperoleh tempat tinggal, bukan justru menghadirkan beban biaya baru. Karena itu, keterjangkauan tarif dan kualitas pelayanan harus menjadi bagian penting dalam regulasi tersebut.
Urgensi pembenahan kebijakan rumah susun juga terlihat dari ketimpangan antara ketersediaan unit dan kebutuhan masyarakat. Saat ini, Kota Bandung memiliki tiga rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dengan total 941 unit. Sementara itu, sekitar 3.000 kepala keluarga (KK) masih tercatat dalam daftar tunggu.
Data tersebut menunjukkan kapasitas rusunawa yang tersedia belum mampu mengimbangi kebutuhan hunian masyarakat. Kondisi ini sekaligus memperlihatkan perlunya penambahan unit rumah susun, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah.
“Dengan keterbatasan lahan di Kota Bandung, hunian vertikal bagi masyarakat berpenghasilan rendah menjadi kebutuhan mendesak. Kita harus memikirkan bagaimana masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal bisa mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau,” ungkapnya.
Ia berharap, Raperda Rumah Susun dapat menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk membenahi tata kelola rusunawa sekaligus mendorong penyediaan hunian vertikal baru.
Menurut Syahlevi, keberhasilan kebijakan rumah susun tidak semata-mata diukur dari jumlah unit yang berhasil dibangun. Pemerintah juga harus memastikan fasilitas tersedia secara memadai, biaya sewa tetap terjangkau, serta pengelolaan berjalan transparan dan berkelanjutan.
Dengan pembaruan regulasi tersebut, rumah susun diharapkan tidak hanya menjadi jawaban atas keterbatasan lahan di Kota Bandung, tetapi juga mampu menyediakan hunian yang layak, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat yang membutuhkan.[YKP]

