Close Menu
relung.idrelung.id
  • Relung Community
  • Indeks
  • Regional
  • Hukum
  • Politik
  • Bola
  • Bisnis
  • Techno
  • Otomotif
  • Video
  • Liputan Khusus
  • Even
  • Advertorial
  • Karir

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

Kepala Bakom Syahganda Sebut Calon Wapres Hobi Makan Pempek, Benarkah Sufmi Dasco Ahmad?

18/11/2026

13 Tahanan Polresta Jambi Keroyok Polisi Saat Berupaya Kabur, Dua Anggota Jadi Korban

18/11/2026

Google Hapus 19.372 Kanal YouTube Terkait Indonesia, Mayoritas Sebarkan Konten Pro-Pemerintah

18/11/2026
Facebook X (Twitter) Instagram YouTube TikTok
relung.idrelung.id Thursday, 19 November 2026
Facebook X (Twitter) Instagram YouTube TikTok
Login
  • Indeks
  • Regional
  • Politik
  • Hukum
  • Liputan Khusus
  • Bisnis
  • Lifestyle
  • Bola
  • Techno
  • Otomotif
  • Advertorial
  • Video
relung.idrelung.id
Home»Indeks»Politik»Keterbatasan Lahan, 3.000 KK di Bandung Masuk Daftar Tunggu Rusunawa
Politik

Keterbatasan Lahan, 3.000 KK di Bandung Masuk Daftar Tunggu Rusunawa

RiyadiBy Riyadi06/11/2026
Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Reddit Telegram Email
Anggota Panitia Khusus (Pansus) 20 DPRD Kota Bandung, Muhammad Syahlevi Edwin Apandi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). (Handout)
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

RELUNG.ID- Keterbatasan lahan dan tingginya kebutuhan hunian di Kota Bandung membuat pembangunan rumah susun menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Namun, persoalan penyediaan hunian vertikal tidak cukup hanya dengan membangun unit baru. Pengelolaan, kelengkapan fasilitas, serta keterjangkauan biaya juga harus menjadi perhatian.

Persoalan tersebut menjadi sorotan Anggota Panitia Khusus (Pansus) 20 DPRD Kota Bandung, Muhammad Syahlevi Edwin Apandi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rumah Susun.

Baca juga :   Sudah Digembok, Motor Nurhayati Raib di Rumah Susun

Syahlevi mengatakan, pembaruan regulasi yang terakhir diterbitkan pada 2014 diperlukan untuk menjawab berbagai persoalan penyelenggaraan rumah susun, sekaligus memberikan kepastian terhadap hak dan kesejahteraan penghuninya.

“Sekarang kami sedang membahas Raperda tentang Rumah Susun di Pansus 20. Perda ini merupakan penyempurnaan dari regulasi sebelumnya yang terbit pada 2014,” ujar Syahlevi.

Menurutnya, Raperda tersebut memuat 111 pasal yang mengatur berbagai aspek penyelenggaraan rumah susun. Pembahasan harus dilakukan secara menyeluruh agar aturan yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga menjamin kelayakan hunian dan kepentingan masyarakat.

Baca juga :   Anjing Pitbull Lepas dari Ikatan, Siswi SD di Bandung Diserang hingga Luka Kepala dan Telinga

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah berbagai keluhan penghuni rusunawa, mulai dari keterbatasan fasilitas hingga tingginya biaya hunian. Tidak hanya tarif sewa, biaya listrik dan air juga dinilai perlu mendapat perhatian.

“Persoalan rumah susun ini cukup kompleks. Keluhan penghuninya beragam, mulai dari fasilitas yang masih kurang, harga sewa yang dinilai mahal, sampai biaya listrik dan air. Hal-hal seperti ini harus menjadi perhatian dalam penyusunan perda,” katanya.

Syahlevi menegaskan, rumah susun semestinya menjadi solusi bagi masyarakat yang kesulitan memperoleh tempat tinggal, bukan justru menghadirkan beban biaya baru. Karena itu, keterjangkauan tarif dan kualitas pelayanan harus menjadi bagian penting dalam regulasi tersebut.

Baca juga :   Empat IUP Dicabut, Pemerintah Bakal Tindak Tegas Perusak Lingkungan di Raja Ampat

Urgensi pembenahan kebijakan rumah susun juga terlihat dari ketimpangan antara ketersediaan unit dan kebutuhan masyarakat. Saat ini, Kota Bandung memiliki tiga rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dengan total 941 unit. Sementara itu, sekitar 3.000 kepala keluarga (KK) masih tercatat dalam daftar tunggu.

Data tersebut menunjukkan kapasitas rusunawa yang tersedia belum mampu mengimbangi kebutuhan hunian masyarakat. Kondisi ini sekaligus memperlihatkan perlunya penambahan unit rumah susun, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah.

“Dengan keterbatasan lahan di Kota Bandung, hunian vertikal bagi masyarakat berpenghasilan rendah menjadi kebutuhan mendesak. Kita harus memikirkan bagaimana masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal bisa mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau,” ungkapnya.

Baca juga :   Pembahasan Raperda di Bandung Diwarnai Pro-Kontra, Pansus Tekankan Prinsip HAM

Ia berharap, Raperda Rumah Susun dapat menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk membenahi tata kelola rusunawa sekaligus mendorong penyediaan hunian vertikal baru.

Menurut Syahlevi, keberhasilan kebijakan rumah susun tidak semata-mata diukur dari jumlah unit yang berhasil dibangun. Pemerintah juga harus memastikan fasilitas tersedia secara memadai, biaya sewa tetap terjangkau, serta pengelolaan berjalan transparan dan berkelanjutan.

Dengan pembaruan regulasi tersebut, rumah susun diharapkan tidak hanya menjadi jawaban atas keterbatasan lahan di Kota Bandung, tetapi juga mampu menyediakan hunian yang layak, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat yang membutuhkan.[YKP]

Bandung Keterbatasan Lahan Rumah susun
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
Previous ArticleCuri Motor di 20 TKP, Tiga Remaja di Palembang Diringkus
Next Article Warga Sekayu Geger, Perempuan 49 Tahun Ditemukan Tewas di Kebun Sawit
Riyadi

Related Posts

Politik

Kepala Bakom Syahganda Sebut Calon Wapres Hobi Makan Pempek, Benarkah Sufmi Dasco Ahmad?

18/11/20267 Views
Politik

Menteri HAM Natalius Pigai Keluhkan Kinerja Yusril ke DPR, Mengaku Dua Tahun Tak Pernah Diajak Rapat

18/11/202614 Views
Politik

MPR Tetapkan 25 November Batas Akhir Prabowo Serahkan Dua Nama Cawapres

16/11/20267 Views
Add A Comment

Leave A Reply Cancel Reply

Demo
Top Posts

Olahraga Berbahaya! Ini Manfaat Parkour untuk Kesehatan Tubuh

09/10/202333,708 Views

Hukum dan Keutamaan Puasa Syawal

11/04/202433,449 Views

Daerah Kelimpungan Hadapi Pemangkasan TKD, Menkeu Purbaya Tegaskan Disiplin Fiskal Tak Bisa Dilanggar

08/10/202527,373 Views

Keajaiban Tersembunyi di Talang Sarang Bulan: Curup Ayek Bayau

21/07/20244,407 Views

Tabrak Ambulans Bawa Pasien, Kuasa Hukum RSUD Bayung Lencir Soroti Pemilik Truk Tangki

02/06/20251,364 Views
Stay In Touch
  • Facebook
  • YouTube
  • TikTok
  • WhatsApp
  • Twitter
  • Instagram

Subscribe to Updates

Get the latest tech news from FooBar about tech, design and biz.

Demo
Facebook X (Twitter) Instagram YouTube TikTok
  • Tentang Kami
  • Info Kontak
  • Info Kerjasama
  • Karir
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy & Policy
© 2026

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?