RELUNG.ID – Kuasa hukum Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Krisna Murti, memastikan kliennya akan bersikap kooperatif dan terbuka.
Hal ini guna membantu penyidik Bareskrim Polri mengungkap dugaan skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, sejumlah tokoh politik, jurnalis, hingga organisasi masyarakat.
Krisna menegaskan, pihaknya menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan. Ia juga meminta agar tidak ada opini liar yang dibangun di luar koridor pembuktian hukum.
“Saat ini proses hukum masih berjalan. Kami akan kooperatif terhadap proses hukum. Klien kami juga akan terbuka untuk membuat terang benderang kasus ini,” kata Krisna dalam keterangan video di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Ia menjelaskan, pihaknya memastikan seluruh proses hukum yang dijalankan Polri tetap mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Menurutnya, Ahrie telah mendapatkan pendampingan hukum sejak awal pemeriksaan sebagai saksi hingga ditetapkan sebagai tersangka.
Krisna juga mengungkapkan bahwa kliennya tidak mengalami intimidasi dari pihak mana pun selama menjalani rangkaian pemeriksaan.
Ia menilai penyidik telah menangani perkara tersebut secara transparan dan profesional dengan tetap mengakomodasi hak-hak tersangka.
“Tidak ada intimidasi, proses hukum berjalan transparan,” tegasnya.
Lebih lanjut, tim penasihat hukum akan menyikapi konstruksi pasal yang disangkakan penyidik secara objektif dengan mencocokkannya terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap dalam proses penyidikan.
Pihaknya meyakini penegakan hukum dalam perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut akan berjalan profesional dan bermuara pada peradilan yang adil, tanpa mengabaikan hak-hak hukum kliennya.
“Kami akan menyikapi persangkaan pasal secara objektif dan mencocokkannya dengan fakta hukumnya. Kami tidak ingin membangun opini terhadap proses hukum yang berjalan. Kami meyakini penegakan hukum akan berjalan profesional dan tidak mengabaikan hak-hak klien kami,” pungkas Krisna.
Sebagaimana diketahui, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.
Keempatnya yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menjelaskan, pada periode 2025 hingga 2026, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan dengan memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam server LIMS tanpa permohonan penyidik, lampiran laporan polisi (LP), maupun proses verifikasi resmi.
Penyadapan yang diduga dilakukan tanpa prosedur tersebut menyasar sejumlah nomor telepon milik Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha. (YSF)

