RELUNG.ID- Pelepasan pengiriman 2,4 juta genting Jatiwangi untuk program gentingisasi Presiden Prabowo Subianto diwarnai protes ratusan sopir truk di Lapangan Pasar Lama, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026). Para sopir menolak memberangkatkan kendaraan karena ongkos angkut belum dibayarkan.
Aksi tersebut terjadi saat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait hendak melepas ratusan truk pengangkut genting ke sejumlah daerah. Presiden Prabowo Subianto yang semula dijadwalkan menghadiri kegiatan itu batal datang.
Berdasarkan pendataan pemerintah daerah, sebanyak 482 truk disiapkan untuk mengangkut genting. Namun, sebagian sopir memilih bertahan di lokasi karena belum menerima pembayaran atas jasa pengangkutan.
Salah seorang sopir asal Karawang, Dias, mengaku sudah dua hari dua malam menunggu di lokasi. Ia mendapat tugas mengangkut genting ke Purwakarta dengan ongkos Rp2 juta, tetapi hingga jadwal keberangkatan belum menerima pembayaran.
“Saya kirim ke Purwakarta, ini kami sopir belum dibayar, kalau katanya sih ongkos jalannya Rp 2 juta. Dana segitu sih kalau dibilang kurang ya kurang, soalnya habis untuk nungguin di sini juga. Saya tunggu di sini sudah 2 hari 2 malam, saya pakai uang sendiri soalnya uangnya sampai sekarang belum dibayar,” ujar Dias.
Dias menegaskan, dirinya bersama sopir lain tidak akan berangkat sebelum ongkos angkut dibayarkan.
“Kalau belum dibayar kami enggak akan berangkat, menunggu dibayar dahulu,” ucapnya.
Menanggapi protes tersebut, Maruarar mengakui masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan pengiriman 2,4 juta genting Jatiwangi. Ia menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan persoalan tersebut menjadi tanggung jawabnya.
“Hari ini kita masih banyak kekurangan, mohon maaf, tetapi inilah langkah awal untuk membangkitkan industri genteng di Jatiwangi, Majalengka. Kita tidak boleh mengelak inilah keadaan kita dengan segala kekurangan, pasti kita masih banyak kekurangan dan ini adalah tanggung jawab saya,” ujarnya.
Maruarar menegaskan seluruh pihak yang terlibat dalam program tersebut harus mendapatkan haknya. Ia meminta persoalan pembayaran yang dikeluhkan para sopir segera diselesaikan.
“Makanya tadi saya bilang kita tanggung jawab, semua harus mendapatkan haknya, dibereskan,” tegasnya.
Ia juga meminta setiap persoalan dalam pelaksanaan program disampaikan dan diselesaikan secara terbuka. Menurutnya, kritik dan masukan diperlukan agar pelaksanaan program ke depan berjalan lebih baik.
“Kalau ada masalah itu disampaikan secara terbuka, dan diselesaikan secara terbuka, tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, bahkan saya senang sekali media hadir untuk mengawal,” tuturnya.
Maruarar menyebut persoalan tersebut menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk memperbaiki perencanaan, pengawasan, dan pemeriksaan dalam pelaksanaan program berikutnya.
“Saya yakin ke depan ini adalah pelajaran berharga untuk lebih detail, untuk lebih diawasi, untuk lebih dicek lagi. Kita memang harus terus belajar, pemerintah juga harus bisa menerima masukan bahkan kritik sekalipun,” terangnya.
Di luar persoalan pembayaran, Maruarar menjelaskan pengiriman 2,4 juta genting tersebut merupakan pesanan terbesar sepanjang sejarah industri genting Jatiwangi. Program ini melibatkan 34 UMKM yang didorong meningkatkan kualitas produk hingga memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
Pemerintah juga merencanakan pengiriman 3 juta genting Jatiwangi pada tahun depan. Maruarar berharap program tersebut menjadi langkah awal membangkitkan industri genting sekaligus memperkuat UMKM di Majalengka.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menjelaskan pemerintah telah memfasilitasi pembiayaan bagi koperasi yang terlibat dalam pengiriman genting. Fasilitas modal tersebut berasal dari Bank Jabar sebesar Rp500 juta dan Bank Majalengka sebesar Rp2,5 miliar.
Terkait pembayaran ongkos angkut, Herman menyebut sebanyak 136 truk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan 206 truk konvensional dari total 482 truk telah menerima pembayaran. Sementara itu, 136 truk lainnya masih menunggu pembayaran akibat kendala administrasi dan miskomunikasi dengan koperasi.
“Kami dari pemerintah daerah Kabupaten Majalengka dan provinsi bertanggung jawab semua pasti dibayar, dan sekarang kita selesaikan,” ujar Herman.
Bupati Majalengka Eman Suherman juga menyatakan pemerintah daerah berkomitmen menyelesaikan persoalan pembayaran tersebut. Ia meminta sopir yang telah menerima pembayaran agar tetap melanjutkan pengiriman.
“Kami sangat merasakan suasana hati para sopir, tetapi yang harus dipahami saya akan selesaikan semua. Yang pertama berikan kesempatan dahulu kepada truk yang sudah mendapatkan pembayarannya silakan jalan,” ungkap Eman.[YKP]

