Close Menu
relung.idrelung.id
  • Relung Community
  • Indeks
  • Regional
  • Hukum
  • Politik
  • Bola
  • Bisnis
  • Techno
  • Otomotif
  • Video
  • Liputan Khusus
  • Even
  • Advertorial
  • Karir

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

Kepala Bakom Syahganda Sebut Calon Wapres Hobi Makan Pempek, Benarkah Sufmi Dasco Ahmad?

18/11/2026

13 Tahanan Polresta Jambi Keroyok Polisi Saat Berupaya Kabur, Dua Anggota Jadi Korban

18/11/2026

Google Hapus 19.372 Kanal YouTube Terkait Indonesia, Mayoritas Sebarkan Konten Pro-Pemerintah

18/11/2026
Facebook X (Twitter) Instagram YouTube TikTok
relung.idrelung.id Thursday, 19 November 2026
Facebook X (Twitter) Instagram YouTube TikTok
Login
  • Indeks
  • Regional
  • Politik
  • Hukum
  • Liputan Khusus
  • Bisnis
  • Lifestyle
  • Bola
  • Techno
  • Otomotif
  • Advertorial
  • Video
relung.idrelung.id
Home»Indeks»Politik»Di Tengah Efisiensi, Perusahaan Raffi Ahmad Terima Kontrak Influencer Rp14,69 Miliar
Politik

Di Tengah Efisiensi, Perusahaan Raffi Ahmad Terima Kontrak Influencer Rp14,69 Miliar

RiyadiBy Riyadi10/11/2026
Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Reddit Telegram Email
Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang berulang tahun 17 Februari. (Instagram @raffinagita1717)
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

RELUNG.ID- Penggunaan anggaran pemerintah untuk pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar menjadi sorotan Indonesia Corruption Watch (ICW). Pasalnya, sebagian kontrak tersebut diberikan kepada PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang memiliki keterkaitan kepemilikan dengan Raffi Ahmad.

Berdasarkan data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023–2026 pada portal Inaproc milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), terdapat delapan paket pengadaan jasa influencer yang dikontrak dua kementerian.

Kedua kementerian tersebut yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024 serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada periode 2025–2026.

Baca juga :   Pemprov Sumsel Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas 50 Persen

Dalam keterangannya, Senin (9/11/2026), ICW mengungkapkan total nilai kontrak dari delapan paket pengadaan tersebut mencapai Rp14.696.955.002.

Pada Kemendikbudristek, terdapat lima paket pengadaan yang dikelola Museum dan Cagar Budaya pada 2024. Rinciannya, penayangan video YouTube RANS Entertainment senilai Rp452,69 juta, Instagram Reels Rp205,89 juta, Instagram Story Rp575,65 juta, TikTok Rp144,42 juta, serta kehadiran dalam acara atau event attendance senilai Rp2,52 miliar.

Sementara itu, KKP mengalokasikan tiga paket pengadaan dengan nilai masing-masing sekitar Rp3,6 miliar.

Baca juga :   Empat Pansus DPRD Sumsel Kompak Minta Perpanjangan Waktu Pembahasan Raperda

Ketiga paket tersebut meliputi influencer engagement pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tahun 2025 senilai Rp3,59 miliar, paket influencer engagement untuk pembangunan BINS pada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya tahun 2025 senilai Rp3,6 miliar, serta jasa publikasi influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna, pada 2026 senilai Rp3,6 miliar.

ICW menilai pengadaan tersebut memunculkan sejumlah persoalan, mulai dari konsistensi kebijakan efisiensi anggaran, transparansi manfaat pekerjaan, hingga potensi konflik kepentingan.

Sorotan ini muncul di tengah kebijakan penghematan belanja negara melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menargetkan efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun.

Baca juga :   Dipimpin Zulhas, PAN Sahkan 17 Ketua DPD Sumsel untuk Periode Lima Tahun

Menurut ICW, kebijakan efisiensi tersebut berdampak terhadap berbagai sektor pelayanan publik dan pembangunan. Namun, di sisi lain, kementerian justru masih mengalokasikan anggaran miliaran rupiah untuk jasa influencer.

ICW juga mempertanyakan urgensi penggunaan jasa influencer. Sebab, masing-masing kementerian telah memiliki perangkat komunikasi publik, mulai dari biro hubungan masyarakat, situs resmi, hingga kanal media sosial yang operasionalnya dibiayai melalui anggaran negara.

Selain itu, manfaat dan dampak pengadaan jasa influencer dinilai belum dapat diukur secara jelas dan terbuka. Terlebih, salah satu paket pengadaan Kemendikbudristek mengalokasikan lebih dari Rp2,5 miliar hanya untuk menghadirkan figur publik dalam sebuah acara.

Baca juga :   Pj Gubernur Sumsel Pastikan PSN Tetap Berjalan di Tengah Efisiensi Anggaran

Persoalan lain yang disoroti adalah spesifikasi pengadaan yang dinilai mengarah pada penyedia tertentu. Empat paket penayangan konten Kemendikbudristek secara langsung mencantumkan kanal YouTube RANS Entertainment serta akun Instagram dan TikTok @raffinagita1717.

ICW menilai pencantuman akun dan kanal tertentu sejak awal berpotensi membatasi persaingan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dari sisi penetapan harga, ICW turut mempertanyakan metode perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Pasalnya, tiga paket penayangan konten menggunakan satuan detik sebagai dasar pembayaran. Sementara itu, tiga paket pengadaan KKP memiliki nilai kontrak yang relatif seragam, yakni sekitar Rp3,6 miliar.

Baca juga :   Empat Tantangan Besar Fiskal Sumsel 2025: Pendapatan Daerah hingga Ketimpangan Belanja

Tak hanya persoalan pengadaan, ICW juga menyoroti potensi konflik kepentingan. Hal ini berkaitan dengan posisi Raffi Ahmad sebagai figur yang memiliki keterkaitan kepemilikan dengan perusahaan penerima kontrak pemerintah sekaligus menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Raffi Ahmad dilantik sebagai utusan khusus Presiden pada 22 Oktober 2024. Sementara berdasarkan data yang dihimpun ICW, PT Rans Animasi Indonesia menerima tiga kontrak pengadaan dari KKP sepanjang 2025 hingga 2026.

ICW menilai keterkaitan antara kepemilikan perusahaan penerima kontrak pemerintah dan jabatan publik yang diemban Raffi Ahmad perlu mendapat perhatian serius.

Baca juga :   Efisiensi Anggaran Pusat Jadi Pemicu PAD Sumsel Melonjak 154 Persen

Atas temuan tersebut, ICW mendesak pemerintah membuka seluruh dokumen pengadaan delapan paket jasa influencer, mulai dari Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kontrak, bukti pembayaran, hingga laporan hasil pekerjaan.

ICW juga meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Inspektorat Jenderal kedua kementerian melakukan audit terhadap pengadaan tersebut. Audit terutama perlu mencakup kewajaran harga, mekanisme pembayaran, keseragaman nilai kontrak, dan kesesuaian pengadaan dengan kebutuhan instansi.

Selain itu, LKPP diminta mengevaluasi pengadaan jasa influencer melalui katalog elektronik, khususnya terkait spesifikasi yang mengarah pada penyedia tertentu, keterbukaan persaingan usaha, dan kewajaran harga.

Baca juga :   Kemenkeu Pastikan Beasiswa LPDP Aman dari Efisiensi Anggaran 2025

ICW turut mendesak Presiden menghentikan pengadaan jasa influencer yang tidak memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi serta sasaran strategis kementerian.

Terakhir, ICW meminta Raffi Ahmad membuka informasi mengenai kepemilikan dan kedudukannya di perusahaan penerima kontrak pemerintah, sekaligus menjelaskan langkah pencegahan konflik kepentingan selama menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.[YKP]

Efisiensi Anggaran Milyaran Rafi Ahmad Terima Kontrak Influencer
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
Previous ArticlePolres Muratara Pecat Empat Anggota, Tiga di Antaranya Terlibat Narkoba
Next Article MUI Keluarkan Fatwa Vape Haram, Pemerintah Diminta Tutup Peredarannya
Riyadi

Related Posts

Politik

Kepala Bakom Syahganda Sebut Calon Wapres Hobi Makan Pempek, Benarkah Sufmi Dasco Ahmad?

18/11/20266 Views
Politik

Menteri HAM Natalius Pigai Keluhkan Kinerja Yusril ke DPR, Mengaku Dua Tahun Tak Pernah Diajak Rapat

18/11/202614 Views
Politik

MPR Tetapkan 25 November Batas Akhir Prabowo Serahkan Dua Nama Cawapres

16/11/20267 Views
Add A Comment

Leave A Reply Cancel Reply

Demo
Top Posts

Olahraga Berbahaya! Ini Manfaat Parkour untuk Kesehatan Tubuh

09/10/202333,706 Views

Hukum dan Keutamaan Puasa Syawal

11/04/202433,447 Views

Daerah Kelimpungan Hadapi Pemangkasan TKD, Menkeu Purbaya Tegaskan Disiplin Fiskal Tak Bisa Dilanggar

08/10/202527,372 Views

Keajaiban Tersembunyi di Talang Sarang Bulan: Curup Ayek Bayau

21/07/20244,407 Views

Tabrak Ambulans Bawa Pasien, Kuasa Hukum RSUD Bayung Lencir Soroti Pemilik Truk Tangki

02/06/20251,364 Views
Stay In Touch
  • Facebook
  • YouTube
  • TikTok
  • WhatsApp
  • Twitter
  • Instagram

Subscribe to Updates

Get the latest tech news from FooBar about tech, design and biz.

Demo
Facebook X (Twitter) Instagram YouTube TikTok
  • Tentang Kami
  • Info Kontak
  • Info Kerjasama
  • Karir
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy & Policy
© 2026

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?