RELUNG.ID- Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai perbuatan haram. Tak hanya penggunaan, kegiatan produksi dan perdagangan vape juga masuk dalam ketentuan yang diharamkan.
Melalui fatwa tersebut, MUI mendesak pemerintah segera mengambil langkah tegas untuk mengendalikan hingga melarang peredaran rokok elektrik di Indonesia.
Ketetapan itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape yang ditetapkan di Jakarta pada 6 November 2026.
Dalam ketentuan hukumnya, MUI menyatakan penggunaan vape haram karena dinilai membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya.
“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” demikian bunyi ketentuan kedua Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026, dikutip Senin (9/11/2026).
MUI juga menetapkan penyalahgunaan vape untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagai perbuatan haram. Larangan tersebut turut mencakup aktivitas memproduksi dan memperjualbelikan rokok elektrik.
Tidak hanya menetapkan hukum agama, MUI juga mengeluarkan 12 rekomendasi kepada pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan masyarakat umum untuk mengendalikan peredaran vape.
Salah satu rekomendasi utama ditujukan kepada Presiden bersama DPR agar segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya. Langkah tersebut dinilai diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
MUI juga meminta Presiden mengambil langkah cepat dengan mengoordinasikan kementerian dan lembaga terkait agar kebijakan pengendalian maupun pelarangan rokok elektrik dapat berjalan secara terpadu.
Dari sisi industri, MUI meminta Kementerian Perindustrian menghentikan penerbitan izin industri vape serta mengevaluasi kebijakan perizinan yang telah berlaku dengan mempertimbangkan risiko penyalahgunaan produk tersebut sebagai media peredaran dan konsumsi zat terlarang.
Sementara itu, Kementerian Keuangan diminta mengevaluasi kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan aspek perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan produk.
Kementerian Kesehatan juga direkomendasikan menyusun kebijakan larangan penggunaan rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.
Adapun Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diminta memperketat pengawasan produk vape serta memperkuat koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat penegak hukum.
Dalam rekomendasi lainnya, BNN dan aparat penegak hukum diminta menutup celah peredaran narkoba melalui perangkat vape serta menindak tegas penyalahgunaannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
MUI turut mengimbau organisasi masyarakat Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga untuk meningkatkan edukasi mengenai hukum penggunaan vape serta risiko kesehatan dan penyalahgunaan nikotin.
Masyarakat juga diminta menghindari penggunaan rokok elektrik sekaligus melindungi anak-anak dan remaja dari paparan serta ketergantungan nikotin.
Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tersebut ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Dr H Aminudin Yakub.
Penetapan fatwa tersebut diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya H Amirsyah Tambunan.[YKP]

