RELUNG.ID- Besarnya potensi pertambangan batu bara di Kabupaten Muara Enim, Sumsel, dinilai belum sepenuhnya memberikan manfaat ekonomi yang sebanding bagi masyarakat setempat. Di tengah masifnya aktivitas pertambangan, kesempatan bagi pengusaha lokal untuk terlibat dalam rantai bisnis industri batu bara justru menjadi persoalan yang kembali disorot.
Ketua Lembaga Aliansi Indonesia BPAN DPC Muara Enim, Alkausar, menilai sudah saatnya PT Bukit Asam (PTBA) mengevaluasi pola kemitraan dan kebijakan pengadaan barang dan jasa agar lebih berpihak kepada pelaku usaha daerah.
Menurutnya, selama ini masyarakat Muara Enim lebih banyak menyaksikan aktivitas eksploitasi sumber daya alam di daerahnya, sementara kesempatan untuk mengambil bagian dalam kegiatan ekonomi perusahaan belum terbuka secara proporsional.
Ia bahkan menyoroti penggunaan kontraktor dalam kegiatan operasional pertambangan PTBA yang dinilainya belum memberikan ruang memadai bagi perusahaan lokal.
“Jangan sampai batu bara dikeruk dari bumi Muara Enim, tetapi pengusaha Muara Enim sendiri sulit mendapatkan tempat dalam rantai bisnis pertambangan. Perusahaan lokal jangan hanya dijadikan penonton di daerahnya sendiri,” tegas Alkausar.
Sorotan tersebut, lanjutnya, bukan tanpa alasan. Ia mempertanyakan kebijakan PTBA yang dinilai belum menunjukkan keberpihakan nyata terhadap kontraktor lokal, padahal perusahaan tersebut beroperasi dan memanfaatkan sumber daya alam yang berada di wilayah Muara Enim.
Persoalan ini semakin menarik perhatian ketika muncul polemik mengenai penggunaan perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi dengan PTBA.
Alkausar menyinggung PT Satria Bahana Sarana (SBS), yang selama ini dikenal memiliki keterkaitan dengan PTBA. Menurutnya, ketika terdapat ketentuan atau kebijakan pembatasan penggunaan perusahaan afiliasi dalam kegiatan pengadaan dan kontrak pekerjaan, PTBA justru disebut mengajukan permohonan agar tetap dapat menggunakan PT SBS.
Langkah tersebut dinilainya menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi kebijakan perusahaan dalam membuka persaingan usaha yang sehat dan memberikan kesempatan kepada kontraktor independen, khususnya perusahaan lokal.
“Ini yang harus dijelaskan secara terbuka. Ketika ada ketentuan yang membatasi penggunaan perusahaan afiliasi, mengapa justru muncul permohonan agar tetap menggunakan PT SBS? Apa pertimbangannya? Bagaimana kesempatan bagi kontraktor lokal? Jangan sampai kebijakan yang seharusnya membuka ruang persaingan justru tidak memberikan perubahan berarti bagi pengusaha daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan, persoalan ini bukan semata-mata mengenai keberadaan PT SBS sebagai perusahaan, melainkan menyangkut prinsip transparansi, persaingan usaha, dan pemerataan kesempatan ekonomi.
Menurut Alkausar, PTBA sebagai perusahaan tambang besar yang beroperasi di Muara Enim seharusnya memiliki kebijakan yang dapat mendorong tumbuhnya ekosistem usaha lokal. Apalagi, kebutuhan operasional pertambangan mencakup berbagai bidang, mulai dari jasa konstruksi, transportasi, pemeliharaan peralatan, penyediaan barang, jasa pendukung tambang, hingga kebutuhan logistik.
Berbagai sektor tersebut semestinya dapat menjadi peluang bagi koperasi, BUMDes, UMKM, serta perusahaan daerah yang memiliki kemampuan dan memenuhi persyaratan.
“Kalau kebutuhan perusahaan sangat besar, mengapa kesempatan bagi pengusaha lokal tidak diperluas? Kami tidak meminta perlakuan istimewa. Kami meminta kesempatan yang adil, transparan, dan kompetitif. Jika perusahaan lokal mampu dan memenuhi standar, berikan kesempatan kepada mereka untuk bersaing,” katanya.
Alkausar juga mengingatkan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak boleh berhenti pada program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Keberpihakan yang sesungguhnya harus tercermin dalam kebijakan bisnis, termasuk bagaimana perusahaan membuka akses pengadaan, kemitraan, dan rantai pasok bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional.
Ia meminta PTBA melakukan pemetaan terhadap potensi pengusaha lokal, membuka informasi kebutuhan pengadaan barang dan jasa, serta menyediakan mekanisme pendampingan agar perusahaan daerah dapat memenuhi standar teknis, administrasi, keselamatan kerja, dan kualitas yang ditetapkan.
“Jangan hanya masyarakat diberi pelatihan, bantuan, atau kegiatan seremonial. Tetapi ketika perusahaan membutuhkan kontraktor dan penyedia barang maupun jasa, pengusaha lokal tidak mendapatkan akses yang memadai. Pemberdayaan harus masuk ke jantung aktivitas bisnis perusahaan,” tegasnya.
Alkausar menilai tuntutan tersebut sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa pengelolaan kekayaan alam harus ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Selain itu, perkembangan regulasi pertambangan melalui UU Nomor 2 Tahun 2025, PP Nomor 39 Tahun 2025, serta Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2025 sebagaimana diubah dengan Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2026, semakin membuka ruang partisipasi koperasi dan badan usaha tertentu dalam pengelolaan wilayah pertambangan melalui mekanisme prioritas sesuai persyaratan perundang-undangan.
Menurutnya, semangat regulasi tersebut harus diterjemahkan menjadi kesempatan ekonomi yang nyata bagi masyarakat daerah. Tidak cukup hanya memberikan peluang kepada koperasi untuk mengakses wilayah pertambangan, tetapi ekosistem usaha pendukungnya juga perlu dibangun agar manfaat ekonomi tidak terkonsentrasi pada kelompok usaha tertentu.
Ia menekankan, kesempatan tersebut tetap harus diberikan berdasarkan kemampuan, kepatuhan hukum, standar keselamatan, serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
Lebih jauh, Alkausar mendesak PTBA menjelaskan secara terbuka kebijakan penggunaan kontraktor, mekanisme pengadaan, kriteria perusahaan afiliasi, serta alasan di balik permohonan penggunaan PT SBS apabila benar diajukan untuk memperoleh pengecualian dari ketentuan pembatasan afiliasi.
Menurutnya, keterbukaan tersebut penting agar tidak muncul persepsi bahwa kesempatan ekonomi di sektor pertambangan hanya berputar di antara perusahaan-perusahaan tertentu, sementara pelaku usaha lokal kesulitan menembus rantai bisnis industri yang tumbuh dari kekayaan alam daerahnya.
“Kami ingin PTBA menunjukkan keberpihakan melalui kebijakan yang bisa diukur. Berapa banyak kontraktor lokal yang dilibatkan? Berapa nilai pekerjaan yang diberikan kepada perusahaan daerah? Seberapa besar koperasi dan UMKM masuk dalam rantai pasok perusahaan? Ini harus bisa dijelaskan, bukan sekadar klaim pemberdayaan,” ungkapnya.
Ia juga mengajak pemerintah daerah, DPRD, koperasi, BUMDes, organisasi masyarakat, serta asosiasi pengusaha untuk ikut mengawal persoalan tersebut. Pemerintah daerah, menurutnya, tidak boleh hanya menjadi penonton ketika kekayaan alam daerah dieksploitasi, tetapi harus ikut memastikan masyarakat memperoleh kesempatan ekonomi yang layak.
Alkausar menegaskan perjuangan ini bukan untuk menghambat investasi ataupun mengganggu operasional PTBA. Sebaliknya, keterlibatan pengusaha lokal justru dapat memperkuat hubungan perusahaan dengan masyarakat sekaligus menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas.
“PTBA tidak boleh hanya menghitung berapa juta ton batu bara yang diproduksi dan berapa besar keuntungan perusahaan. Harus ada pertanyaan lain: seberapa besar masyarakat Muara Enim ikut tumbuh dari aktivitas pertambangan tersebut?” katanya.
Ia menutup dengan mengingatkan bahwa keberhasilan industri pertambangan tidak semestinya hanya diukur dari angka produksi, pendapatan, dan kontribusi terhadap negara.
“Jangan sampai batu bara meninggalkan Muara Enim, tetapi kesejahteraan tidak pernah benar-benar tinggal di Muara Enim. Jangan sampai kekayaan alamnya menjadi sumber keuntungan banyak pihak, sementara pengusaha dan masyarakat lokal hanya menjadi penonton. Sudah waktunya PTBA membuktikan keberpihakannya kepada daerah tempat perusahaan ini tumbuh dan beroperasi,” pungkasnya.[YKP]

