Close Menu
relung.idrelung.id
  • Relung Community
  • Indeks
  • Regional
  • Hukum
  • Politik
  • Bola
  • Bisnis
  • Techno
  • Otomotif
  • Video
  • Liputan Khusus
  • Even
  • Advertorial
  • Karir

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

Kepala Bakom Syahganda Sebut Calon Wapres Hobi Makan Pempek, Benarkah Sufmi Dasco Ahmad?

18/11/2026

13 Tahanan Polresta Jambi Keroyok Polisi Saat Berupaya Kabur, Dua Anggota Jadi Korban

18/11/2026

Google Hapus 19.372 Kanal YouTube Terkait Indonesia, Mayoritas Sebarkan Konten Pro-Pemerintah

18/11/2026
Facebook X (Twitter) Instagram YouTube TikTok
relung.idrelung.id Thursday, 19 November 2026
Facebook X (Twitter) Instagram YouTube TikTok
Login
  • Indeks
  • Regional
  • Politik
  • Hukum
  • Liputan Khusus
  • Bisnis
  • Lifestyle
  • Bola
  • Techno
  • Otomotif
  • Advertorial
  • Video
relung.idrelung.id
Home»Indeks»Regional»Batu Bara Muara Enim Dikeruk, Aktivis Tagih Keberpihakan PTBA kepada Pengusaha Lokal
Regional

Batu Bara Muara Enim Dikeruk, Aktivis Tagih Keberpihakan PTBA kepada Pengusaha Lokal

RiyadiBy Riyadi10/11/2026
Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Reddit Telegram Email
Massa gerakan perjuangan Koperasi Jasa Batubara Lawang Agung Sejahtera (Kopsbara) beserta gabungan organisasi masyarakat seperti, Gencar, DPC Grib Jaya, GNCP, FOMMED, Garda Prabowo, BPAN LAI melakukan aksi demonstrasi di depan kantor bupati Muara Enim, Senin (9/11). (Vian/Relung)
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

RELUNG.ID- Besarnya potensi pertambangan batu bara di Kabupaten Muara Enim, Sumsel, dinilai belum sepenuhnya memberikan manfaat ekonomi yang sebanding bagi masyarakat setempat. Di tengah masifnya aktivitas pertambangan, kesempatan bagi pengusaha lokal untuk terlibat dalam rantai bisnis industri batu bara justru menjadi persoalan yang kembali disorot.

Ketua Lembaga Aliansi Indonesia BPAN DPC Muara Enim, Alkausar, menilai sudah saatnya PT Bukit Asam (PTBA) mengevaluasi pola kemitraan dan kebijakan pengadaan barang dan jasa agar lebih berpihak kepada pelaku usaha daerah.

Menurutnya, selama ini masyarakat Muara Enim lebih banyak menyaksikan aktivitas eksploitasi sumber daya alam di daerahnya, sementara kesempatan untuk mengambil bagian dalam kegiatan ekonomi perusahaan belum terbuka secara proporsional.

Baca juga :   Toyota Fortuner Seruduk Dua Motor dan Angkot di Depan Pasar Cinde Palembang, 1 Orang Dilaporkan Tewas

Ia bahkan menyoroti penggunaan kontraktor dalam kegiatan operasional pertambangan PTBA yang dinilainya belum memberikan ruang memadai bagi perusahaan lokal.

“Jangan sampai batu bara dikeruk dari bumi Muara Enim, tetapi pengusaha Muara Enim sendiri sulit mendapatkan tempat dalam rantai bisnis pertambangan. Perusahaan lokal jangan hanya dijadikan penonton di daerahnya sendiri,” tegas Alkausar.

Sorotan tersebut, lanjutnya, bukan tanpa alasan. Ia mempertanyakan kebijakan PTBA yang dinilai belum menunjukkan keberpihakan nyata terhadap kontraktor lokal, padahal perusahaan tersebut beroperasi dan memanfaatkan sumber daya alam yang berada di wilayah Muara Enim.

Baca juga :   Jalan Nasional di Muara Enim Amblas, Truk Batu Bara Dilarang Melintas

Persoalan ini semakin menarik perhatian ketika muncul polemik mengenai penggunaan perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi dengan PTBA.

Alkausar menyinggung PT Satria Bahana Sarana (SBS), yang selama ini dikenal memiliki keterkaitan dengan PTBA. Menurutnya, ketika terdapat ketentuan atau kebijakan pembatasan penggunaan perusahaan afiliasi dalam kegiatan pengadaan dan kontrak pekerjaan, PTBA justru disebut mengajukan permohonan agar tetap dapat menggunakan PT SBS.

Langkah tersebut dinilainya menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi kebijakan perusahaan dalam membuka persaingan usaha yang sehat dan memberikan kesempatan kepada kontraktor independen, khususnya perusahaan lokal.

Baca juga :   Medan Karhutla Sumsel Makin Sulit Dijangkau, Motor Trail Pemadam Mau Digas ke Mana?

“Ini yang harus dijelaskan secara terbuka. Ketika ada ketentuan yang membatasi penggunaan perusahaan afiliasi, mengapa justru muncul permohonan agar tetap menggunakan PT SBS? Apa pertimbangannya? Bagaimana kesempatan bagi kontraktor lokal? Jangan sampai kebijakan yang seharusnya membuka ruang persaingan justru tidak memberikan perubahan berarti bagi pengusaha daerah,” ujarnya.

Ia menegaskan, persoalan ini bukan semata-mata mengenai keberadaan PT SBS sebagai perusahaan, melainkan menyangkut prinsip transparansi, persaingan usaha, dan pemerataan kesempatan ekonomi.

Menurut Alkausar, PTBA sebagai perusahaan tambang besar yang beroperasi di Muara Enim seharusnya memiliki kebijakan yang dapat mendorong tumbuhnya ekosistem usaha lokal. Apalagi, kebutuhan operasional pertambangan mencakup berbagai bidang, mulai dari jasa konstruksi, transportasi, pemeliharaan peralatan, penyediaan barang, jasa pendukung tambang, hingga kebutuhan logistik.

Baca juga :   Kementrian Agama Ingatkan Jaga Kesehatan Fisik dan Mental saat Ibadah Haji

Berbagai sektor tersebut semestinya dapat menjadi peluang bagi koperasi, BUMDes, UMKM, serta perusahaan daerah yang memiliki kemampuan dan memenuhi persyaratan.

“Kalau kebutuhan perusahaan sangat besar, mengapa kesempatan bagi pengusaha lokal tidak diperluas? Kami tidak meminta perlakuan istimewa. Kami meminta kesempatan yang adil, transparan, dan kompetitif. Jika perusahaan lokal mampu dan memenuhi standar, berikan kesempatan kepada mereka untuk bersaing,” katanya.

Alkausar juga mengingatkan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak boleh berhenti pada program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Keberpihakan yang sesungguhnya harus tercermin dalam kebijakan bisnis, termasuk bagaimana perusahaan membuka akses pengadaan, kemitraan, dan rantai pasok bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional.

Baca juga :   17 Kasus Kebakaran Tercatat di Muara Enim, Kerugiannya Capai Rp300 Juta

Ia meminta PTBA melakukan pemetaan terhadap potensi pengusaha lokal, membuka informasi kebutuhan pengadaan barang dan jasa, serta menyediakan mekanisme pendampingan agar perusahaan daerah dapat memenuhi standar teknis, administrasi, keselamatan kerja, dan kualitas yang ditetapkan.

“Jangan hanya masyarakat diberi pelatihan, bantuan, atau kegiatan seremonial. Tetapi ketika perusahaan membutuhkan kontraktor dan penyedia barang maupun jasa, pengusaha lokal tidak mendapatkan akses yang memadai. Pemberdayaan harus masuk ke jantung aktivitas bisnis perusahaan,” tegasnya.

Alkausar menilai tuntutan tersebut sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa pengelolaan kekayaan alam harus ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Baca juga :   Lima Orang Tewas dalam Kebakaran Kapal KM Barcelona, Berikut Kronologinya

Selain itu, perkembangan regulasi pertambangan melalui UU Nomor 2 Tahun 2025, PP Nomor 39 Tahun 2025, serta Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2025 sebagaimana diubah dengan Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2026, semakin membuka ruang partisipasi koperasi dan badan usaha tertentu dalam pengelolaan wilayah pertambangan melalui mekanisme prioritas sesuai persyaratan perundang-undangan.

Menurutnya, semangat regulasi tersebut harus diterjemahkan menjadi kesempatan ekonomi yang nyata bagi masyarakat daerah. Tidak cukup hanya memberikan peluang kepada koperasi untuk mengakses wilayah pertambangan, tetapi ekosistem usaha pendukungnya juga perlu dibangun agar manfaat ekonomi tidak terkonsentrasi pada kelompok usaha tertentu.

Ia menekankan, kesempatan tersebut tetap harus diberikan berdasarkan kemampuan, kepatuhan hukum, standar keselamatan, serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Baca juga :   Pemkab Muara Enim Segera Terbitkan SK Bupati Terkait Kenaikan HET LPG 3 Kg

Lebih jauh, Alkausar mendesak PTBA menjelaskan secara terbuka kebijakan penggunaan kontraktor, mekanisme pengadaan, kriteria perusahaan afiliasi, serta alasan di balik permohonan penggunaan PT SBS apabila benar diajukan untuk memperoleh pengecualian dari ketentuan pembatasan afiliasi.

Menurutnya, keterbukaan tersebut penting agar tidak muncul persepsi bahwa kesempatan ekonomi di sektor pertambangan hanya berputar di antara perusahaan-perusahaan tertentu, sementara pelaku usaha lokal kesulitan menembus rantai bisnis industri yang tumbuh dari kekayaan alam daerahnya.

“Kami ingin PTBA menunjukkan keberpihakan melalui kebijakan yang bisa diukur. Berapa banyak kontraktor lokal yang dilibatkan? Berapa nilai pekerjaan yang diberikan kepada perusahaan daerah? Seberapa besar koperasi dan UMKM masuk dalam rantai pasok perusahaan? Ini harus bisa dijelaskan, bukan sekadar klaim pemberdayaan,” ungkapnya.

Baca juga :   Sebelum Dibakar dan Dibuang di Jembatan Enim III, Pelaku Bawa Jasad Korban dengan Ember

Ia juga mengajak pemerintah daerah, DPRD, koperasi, BUMDes, organisasi masyarakat, serta asosiasi pengusaha untuk ikut mengawal persoalan tersebut. Pemerintah daerah, menurutnya, tidak boleh hanya menjadi penonton ketika kekayaan alam daerah dieksploitasi, tetapi harus ikut memastikan masyarakat memperoleh kesempatan ekonomi yang layak.

Alkausar menegaskan perjuangan ini bukan untuk menghambat investasi ataupun mengganggu operasional PTBA. Sebaliknya, keterlibatan pengusaha lokal justru dapat memperkuat hubungan perusahaan dengan masyarakat sekaligus menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas.

“PTBA tidak boleh hanya menghitung berapa juta ton batu bara yang diproduksi dan berapa besar keuntungan perusahaan. Harus ada pertanyaan lain: seberapa besar masyarakat Muara Enim ikut tumbuh dari aktivitas pertambangan tersebut?” katanya.

Baca juga :   Diduga Keracunan Makanan, Empat Anak di Pagaralam Dilarikan ke RSUD Besemah

Ia menutup dengan mengingatkan bahwa keberhasilan industri pertambangan tidak semestinya hanya diukur dari angka produksi, pendapatan, dan kontribusi terhadap negara.

“Jangan sampai batu bara meninggalkan Muara Enim, tetapi kesejahteraan tidak pernah benar-benar tinggal di Muara Enim. Jangan sampai kekayaan alamnya menjadi sumber keuntungan banyak pihak, sementara pengusaha dan masyarakat lokal hanya menjadi penonton. Sudah waktunya PTBA membuktikan keberpihakannya kepada daerah tempat perusahaan ini tumbuh dan beroperasi,” pungkasnya.[YKP]

Aktivis Batu bara Muara Enim PTBA
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
Previous ArticleMUI Keluarkan Fatwa Vape Haram, Pemerintah Diminta Tutup Peredarannya
Next Article Geger! Polisi Surabaya dan Kades Lamongan Diduga Selingkuh di Hotel Bintang Lima
Riyadi

Related Posts

Regional

Sengketa Lahan dengan Bumi Gema Gempita, Ratusan Warga Datang dengan Truk dan Sepeda

18/11/20269 Views
Regional

Seluruh Fraksi DPR Setujui RUU Perampasan Aset, Korupsi hingga Penipuan Masuk Cakupan

18/11/20266 Views
Regional

Karhutla Berlalu, 108 Bencana Mengintai Sumsel Sepanjang 2026

18/11/20264 Views
Add A Comment

Leave A Reply Cancel Reply

Demo
Top Posts

Olahraga Berbahaya! Ini Manfaat Parkour untuk Kesehatan Tubuh

09/10/202333,706 Views

Hukum dan Keutamaan Puasa Syawal

11/04/202433,447 Views

Daerah Kelimpungan Hadapi Pemangkasan TKD, Menkeu Purbaya Tegaskan Disiplin Fiskal Tak Bisa Dilanggar

08/10/202527,372 Views

Keajaiban Tersembunyi di Talang Sarang Bulan: Curup Ayek Bayau

21/07/20244,407 Views

Tabrak Ambulans Bawa Pasien, Kuasa Hukum RSUD Bayung Lencir Soroti Pemilik Truk Tangki

02/06/20251,364 Views
Stay In Touch
  • Facebook
  • YouTube
  • TikTok
  • WhatsApp
  • Twitter
  • Instagram

Subscribe to Updates

Get the latest tech news from FooBar about tech, design and biz.

Demo
Facebook X (Twitter) Instagram YouTube TikTok
  • Tentang Kami
  • Info Kontak
  • Info Kerjasama
  • Karir
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy & Policy
© 2026

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?