RELUNG.ID – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2013-2025.
Perusahaan yang dikelola Arif Kurniawan itu diduga tetap melakukan aktivitas penambangan meski izin operasinya telah berakhir.
Penetapan tersangka korporasi tersebut diumumkan Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna, di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
“Pada hari ini tim penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2013 sampai 2025,” ujar Anang.
Anang mengungkapkan, PT BSJ diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan pertambangan. Masa berlaku izin perusahaan tersebut diketahui telah berakhir pada 2014. Namun, aktivitas penambangan nikel diduga masih terus berlangsung hingga 2025.
“PT BSJ ini sudah melakukan kegiatan penambangan nikel walaupun masa izinnya sudah berakhir di tahun 2014, tapi tetap melakukan kegiatan penambangan,” jelasnya.
Dalam perkara ini, Anang menyebut PT BSJ dikelola oleh Arif Kurniawan yang diduga merupakan pemilik manfaat atau beneficial owner perusahaan tersebut. Arif juga disebut sebagai salah satu pihak yang memperoleh keuntungan dari kegiatan usaha PT BSJ.
“Dikelola oleh AK. Salah satu owner yang memperoleh keuntungan,” tuturnya.
Penetapan PT BSJ sebagai tersangka korporasi merupakan bagian dari pengusutan dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sultra yang dilakukan Kejagung selama periode 2013-2025.
Penyidik juga tengah mendalami dugaan praktik pemberian suap oleh sejumlah perusahaan tambang nikel ilegal kepada oknum penyelenggara negara. Suap tersebut diduga bertujuan mempermudah berbagai proses administrasi, kegiatan produksi, hingga tata niaga penjualan nikel.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Saiful Bahri Siregar, sebelumnya mengungkap dugaan praktik suap tersebut dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (6/11/2026).
“Dalam proses-proses pengelolaan pertambangan, perusahaan-perusahaan ini telah melakukan pemberian sesuatu untuk mempermudah segala proses administrasi berupa suap kepada penyelenggara negara,” kata Saiful.
Saiful menjelaskan, dugaan aliran suap tersebut berkaitan dengan kewenangan penyelenggara negara dalam penerbitan izin pertambangan, pengawasan kegiatan produksi, hingga distribusi dan penjualan nikel.
“Kemudian terkait dengan adanya pemberian-pemberian kepada penyelenggara negara, tentunya dalam proses pengelolaan tambang nikel, tentunya dalam proses-proses itu ada kaitan dengan penyelenggara negara dalam pemberian izin-izin, dan produksi, serta penjualan,” jelasnya. (LWM)

