RELUNG.ID– Pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mengaku mendapat saran Presiden Prabowo Subianto untuk tetap berjuang melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menuai kritik.
Politikus PDI Perjuangan sekaligus aktivis Nahdlatul Ulama (NU), Mohamad Guntur Romli, bahkan menuding Gibran telah membawa-bawa nama Prabowo dengan menyampaikan keterangan yang berbeda dari penjelasan sejumlah pejabat pemerintah.
Kritik tersebut disampaikan Guntur Romli melalui akun X miliknya, Rabu (11/11/2026). Dalam unggahannya bertajuk “Gibran Berbohong Atas Nama Prabowo? Gibran vs Prasetyo, Yusril, dan Syahganda”, ia membandingkan pernyataan Gibran dengan keterangan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan.
“Dalam satu hari, Wapres Gibran berhadapan dengan tiga menterinya sekaligus, dan klaimnya runtuh di depan ketiganya,” ujar Guntur Romli.
Menurut Guntur, ketiga pejabat tersebut menyampaikan keterangan yang berbeda mengenai arahan Prabowo kepada Gibran untuk menyelesaikan polemik dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.
Guntur mengawali kritiknya dengan menyoroti keterangan Mensesneg Prasetyo Hadi mengenai pertemuan Gibran dengan Prabowo yang berlangsung sekitar 2,5 jam.
Dalam keterangannya, Prasetyo menyebut Gibran sendiri yang meminta diberikan kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses peradilan di PTUN.
Prasetyo juga membantah kabar bahwa Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden.
“Gibran mengaku Presiden Prabowo memintanya tetap ‘fight’ di PTUN, menghadirkan dokumen dari SD sampai S1, dan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan PK. Seolah-olah Presiden berdiri di belakangnya,” tulis Guntur.
Namun, ia menilai keterangan Prasetyo menunjukkan konteks berbeda.
“Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Gibran-lah yang memohon diberi kesempatan membuktikan dokumennya lewat PTUN. Prasetyo juga membantah kabar bahwa Prabowo menolak niat mundur Gibran. Artinya, Presiden tidak menahan Gibran, apalagi menyuruhnya bertarung,” lanjutnya.
Guntur juga menyoroti penjelasan Yusril Ihza Mahendra mengenai peluang Gibran menempuh jalur hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.
Menurut Yusril, putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persoalan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Karena itu, Gibran dinilai tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan MA.
Yusril juga menyebut Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tidak akan mengajukan PK.
“Menko Yusril Ihza Mahendra lebih telak lagi: jalur PTUN tidak ada gunanya. Putusan MK dan MA sudah final. Gibran bukan pihak dalam perkara kasasi, jadi tidak bisa mengajukan PK, dan Kemendikdasmen pun tidak akan PK. Yusril mengaku sudah menyampaikan pandangan ini kepada Presiden,” papar Guntur.
Bagi Guntur, penjelasan Yusril tersebut semakin memperlihatkan adanya perbedaan antara pernyataan Gibran dengan pandangan hukum yang disampaikan pemerintah.
Kritik Guntur semakin tajam setelah mengutip pernyataan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan.
Syahganda sebelumnya secara terbuka membantah anggapan bahwa Prabowo menyarankan Gibran untuk kembali memperjuangkan persoalan ijazah melalui PTUN.
Menurut Syahganda, penjelasan Yusril yang menyebut tidak ada lagi peluang menempuh jalur hukum merupakan gambaran pandangan Presiden mengenai persoalan tersebut.
“Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukumnya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra, dalam kasus Gibran,” ujar Syahganda dalam keterangannya kepada wartawan.
Pernyataan Syahganda itulah yang kemudian menjadi salah satu dasar Guntur mempertanyakan klaim Gibran mengenai arahan Prabowo.
Guntur bahkan melontarkan kritik keras terhadap kredibilitas Wakil Presiden tersebut.
“Inilah ironi seorang Wakil Presiden. Suket penyetaraan ijazahnya sudah dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung, alias bodong. Kini ia berbohong atas nama Presiden, lalu dibantah oleh para menterinya sendiri,” tulisnya.
Ia kemudian mempertanyakan kredibilitas Gibran di tengah polemik dokumen pendidikannya.
“Dari dokumen yang tidak sah hingga klaim atas nama presiden yang dibantah, apa lagi yang tersisa dari kredibilitasnya?” sambung Guntur.
Sebelumnya, Gibran mengungkapkan pertemuannya dengan Prabowo setelah menyampaikan keinginan untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden.
Dalam pertemuan yang berlangsung di tengah polemik dokumen pendidikan tersebut, Gibran mengaku mendapat banyak masukan dari Presiden.
“Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini,” kata Gibran di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Gibran kemudian menyebut salah satu saran Prabowo adalah agar dirinya tetap berjuang melalui PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1,” ungkapnya.
Ia juga mengaku diminta berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk membahas kemungkinan pengajuan PK ke MA.
Gibran menegaskan menghormati berbagai kritik dan masukan masyarakat. Ia berharap persoalan tersebut tidak berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan.
Sementara itu, Prasetyo Hadi sebelumnya menjelaskan bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo, Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses peradilan.
Perbedaan keterangan tersebut kini menjadi sorotan. Polemik yang semula berkutat pada keabsahan dokumen pendidikan Gibran berkembang menjadi perdebatan mengenai isi pertemuan dengan Presiden Prabowo dan siapa yang sebenarnya mengusulkan langkah hukum melalui PTUN.[YKP]

