Close Menu
relung.idrelung.id
  • Relung Community
  • Indeks
  • Regional
  • Hukum
  • Politik
  • Bola
  • Bisnis
  • Techno
  • Otomotif
  • Video
  • Liputan Khusus
  • Even
  • Advertorial
  • Karir

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

Kepala Bakom Syahganda Sebut Calon Wapres Hobi Makan Pempek, Benarkah Sufmi Dasco Ahmad?

18/11/2026

13 Tahanan Polresta Jambi Keroyok Polisi Saat Berupaya Kabur, Dua Anggota Jadi Korban

18/11/2026

Google Hapus 19.372 Kanal YouTube Terkait Indonesia, Mayoritas Sebarkan Konten Pro-Pemerintah

18/11/2026
Facebook X (Twitter) Instagram YouTube TikTok
relung.idrelung.id Thursday, 19 November 2026
Facebook X (Twitter) Instagram YouTube TikTok
Login
  • Indeks
  • Regional
  • Politik
  • Hukum
  • Liputan Khusus
  • Bisnis
  • Lifestyle
  • Bola
  • Techno
  • Otomotif
  • Advertorial
  • Video
relung.idrelung.id
Home»Indeks»Politik»Guntur Romli Tuduh Gibran Berbohong Atas Nama Prabowo, Tiga Pejabat Beri Keterangan Berbeda
Politik

Guntur Romli Tuduh Gibran Berbohong Atas Nama Prabowo, Tiga Pejabat Beri Keterangan Berbeda

RiyadiBy Riyadi11/11/2026
Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Reddit Telegram Email
Politisi Guntur Romli (Tangkapan Layar Instagram)
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

RELUNG.ID– Pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mengaku mendapat saran Presiden Prabowo Subianto untuk tetap berjuang melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menuai kritik.

Politikus PDI Perjuangan sekaligus aktivis Nahdlatul Ulama (NU), Mohamad Guntur Romli, bahkan menuding Gibran telah membawa-bawa nama Prabowo dengan menyampaikan keterangan yang berbeda dari penjelasan sejumlah pejabat pemerintah.

Kritik tersebut disampaikan Guntur Romli melalui akun X miliknya, Rabu (11/11/2026). Dalam unggahannya bertajuk “Gibran Berbohong Atas Nama Prabowo? Gibran vs Prasetyo, Yusril, dan Syahganda”, ia membandingkan pernyataan Gibran dengan keterangan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan.

Baca juga :   Kronologi Terbitnya SP3 Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis Usai Temui Jokowi

“Dalam satu hari, Wapres Gibran berhadapan dengan tiga menterinya sekaligus, dan klaimnya runtuh di depan ketiganya,” ujar Guntur Romli.

Menurut Guntur, ketiga pejabat tersebut menyampaikan keterangan yang berbeda mengenai arahan Prabowo kepada Gibran untuk menyelesaikan polemik dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.

Guntur mengawali kritiknya dengan menyoroti keterangan Mensesneg Prasetyo Hadi mengenai pertemuan Gibran dengan Prabowo yang berlangsung sekitar 2,5 jam.

Baca juga :   Presiden Prabowo Beberkan Modus Penipuan Beras Oplosan Rugikan Negara Rp 100 Triliun per Tahun

Dalam keterangannya, Prasetyo menyebut Gibran sendiri yang meminta diberikan kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses peradilan di PTUN.

Prasetyo juga membantah kabar bahwa Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden.

“Gibran mengaku Presiden Prabowo memintanya tetap ‘fight’ di PTUN, menghadirkan dokumen dari SD sampai S1, dan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan PK. Seolah-olah Presiden berdiri di belakangnya,” tulis Guntur.

Baca juga :   Tinjau Lokasi Bencana di Aceh, Wapres Gibran Pastikan Distribusi BBM Tetap Aman

Namun, ia menilai keterangan Prasetyo menunjukkan konteks berbeda.

“Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Gibran-lah yang memohon diberi kesempatan membuktikan dokumennya lewat PTUN. Prasetyo juga membantah kabar bahwa Prabowo menolak niat mundur Gibran. Artinya, Presiden tidak menahan Gibran, apalagi menyuruhnya bertarung,” lanjutnya.

Guntur juga menyoroti penjelasan Yusril Ihza Mahendra mengenai peluang Gibran menempuh jalur hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.

Baca juga :   Megawati Soekarnoputri: Jangan Saya Dibully, Saya Sudah Punya Pengacara!

Menurut Yusril, putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persoalan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Karena itu, Gibran dinilai tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan MA.

Yusril juga menyebut Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tidak akan mengajukan PK.

“Menko Yusril Ihza Mahendra lebih telak lagi: jalur PTUN tidak ada gunanya. Putusan MK dan MA sudah final. Gibran bukan pihak dalam perkara kasasi, jadi tidak bisa mengajukan PK, dan Kemendikdasmen pun tidak akan PK. Yusril mengaku sudah menyampaikan pandangan ini kepada Presiden,” papar Guntur.

Baca juga :   Ini Alasan Prabowo Ganti Dadan Hindayana dari Kursi Kepala BGN

Bagi Guntur, penjelasan Yusril tersebut semakin memperlihatkan adanya perbedaan antara pernyataan Gibran dengan pandangan hukum yang disampaikan pemerintah.

Kritik Guntur semakin tajam setelah mengutip pernyataan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan.

Syahganda sebelumnya secara terbuka membantah anggapan bahwa Prabowo menyarankan Gibran untuk kembali memperjuangkan persoalan ijazah melalui PTUN.

Baca juga :   Guntur Romli Bela Protes Mahasiswa UGM: Itu Bukan Dialog, Tapi Monolog Penguasa

Menurut Syahganda, penjelasan Yusril yang menyebut tidak ada lagi peluang menempuh jalur hukum merupakan gambaran pandangan Presiden mengenai persoalan tersebut.

“Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukumnya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra, dalam kasus Gibran,” ujar Syahganda dalam keterangannya kepada wartawan.

Pernyataan Syahganda itulah yang kemudian menjadi salah satu dasar Guntur mempertanyakan klaim Gibran mengenai arahan Prabowo.

Baca juga :   Prabowo Keliling Kalimantan hingga Sumatera Urus Karhutla, ke Mana Menhut Raja Juli?

Guntur bahkan melontarkan kritik keras terhadap kredibilitas Wakil Presiden tersebut.

“Inilah ironi seorang Wakil Presiden. Suket penyetaraan ijazahnya sudah dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung, alias bodong. Kini ia berbohong atas nama Presiden, lalu dibantah oleh para menterinya sendiri,” tulisnya.

Ia kemudian mempertanyakan kredibilitas Gibran di tengah polemik dokumen pendidikannya.

Baca juga :   Pendapatan Daerah 2026 di Muara Enim Ditarget Rp3,4 Triliun

“Dari dokumen yang tidak sah hingga klaim atas nama presiden yang dibantah, apa lagi yang tersisa dari kredibilitasnya?” sambung Guntur.

Sebelumnya, Gibran mengungkapkan pertemuannya dengan Prabowo setelah menyampaikan keinginan untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden.

Dalam pertemuan yang berlangsung di tengah polemik dokumen pendidikan tersebut, Gibran mengaku mendapat banyak masukan dari Presiden.

Baca juga :   Survei IPO: Teddy Indra Wijaya Masuk Dua Besar Menteri Berkinerja Positif

“Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini,” kata Gibran di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Gibran kemudian menyebut salah satu saran Prabowo adalah agar dirinya tetap berjuang melalui PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1,” ungkapnya.

Baca juga :   Garda Prabowo Cabut Laporan terhadap Tiyo Ardianto, Sebut Presiden Pilih Jalur Dialog

Ia juga mengaku diminta berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk membahas kemungkinan pengajuan PK ke MA.

Gibran menegaskan menghormati berbagai kritik dan masukan masyarakat. Ia berharap persoalan tersebut tidak berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan.

Sementara itu, Prasetyo Hadi sebelumnya menjelaskan bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo, Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses peradilan.

Perbedaan keterangan tersebut kini menjadi sorotan. Polemik yang semula berkutat pada keabsahan dokumen pendidikan Gibran berkembang menjadi perdebatan mengenai isi pertemuan dengan Presiden Prabowo dan siapa yang sebenarnya mengusulkan langkah hukum melalui PTUN.[YKP]

Gibran Guntur Romli Ijazah Prabowo
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
Previous ArticleObor Rakyat Reborn Ungkap Klaim 100 Lebih Anggota DPR Teken Formulir HMP Gibran
Next Article Disuruh Ikut Demonstrasi, Massa Minta Prabowo Lantik Jokowi Jadi Kapolri
Riyadi

Related Posts

Politik

Kepala Bakom Syahganda Sebut Calon Wapres Hobi Makan Pempek, Benarkah Sufmi Dasco Ahmad?

18/11/20266 Views
Politik

Menteri HAM Natalius Pigai Keluhkan Kinerja Yusril ke DPR, Mengaku Dua Tahun Tak Pernah Diajak Rapat

18/11/202614 Views
Politik

MPR Tetapkan 25 November Batas Akhir Prabowo Serahkan Dua Nama Cawapres

16/11/20267 Views
Add A Comment

Leave A Reply Cancel Reply

Demo
Top Posts

Olahraga Berbahaya! Ini Manfaat Parkour untuk Kesehatan Tubuh

09/10/202333,705 Views

Hukum dan Keutamaan Puasa Syawal

11/04/202433,446 Views

Daerah Kelimpungan Hadapi Pemangkasan TKD, Menkeu Purbaya Tegaskan Disiplin Fiskal Tak Bisa Dilanggar

08/10/202527,371 Views

Keajaiban Tersembunyi di Talang Sarang Bulan: Curup Ayek Bayau

21/07/20244,407 Views

Tabrak Ambulans Bawa Pasien, Kuasa Hukum RSUD Bayung Lencir Soroti Pemilik Truk Tangki

02/06/20251,364 Views
Stay In Touch
  • Facebook
  • YouTube
  • TikTok
  • WhatsApp
  • Twitter
  • Instagram

Subscribe to Updates

Get the latest tech news from FooBar about tech, design and biz.

Demo
Facebook X (Twitter) Instagram YouTube TikTok
  • Tentang Kami
  • Info Kontak
  • Info Kerjasama
  • Karir
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy & Policy
© 2026

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?