RELUNG.ID – Aktivis Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sumsel mendatangi gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumsel untuk melaporkan tiga korporasi atas dugaan tindak pidana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di konsesinya.
Ketiga korporasi tersebut yaitu PT Bumi Mekar Hijau (Grup Sinar Mas), PT Golden Blossom Sumatra (Grup Bomba), dan PTPN VII Cinta Manis (Grup PTPN).
Deputi WALHI Sumsel Febrian didampingi Kadiv Advokasi dan Kampanye, Galang Suganda mengatakan, langkah hukum yang ditempuh pihaknya merupakan tindak lanjut dari rangkaian pemantauan titik panas (hotspot), analisis spasial menggunakan citra satelit, serta investigasi lapangan yang dilakukan WALHI Sumsel sepanjang Agustus hingga Oktober 2026.
“Berdasarkan hasil analisis spasial WALHI Sumsel terhadap data SIPONGI Kementerian Kehutanan, periode 1 Agustus–26 Oktober 2026, tercatat sebanyak 17.753 titik hotspot di wilayah konsesi PT Bumi Mekar Hijau, 1.134 titik hotspot di konsesi PT Golden Blossom Sumatra, dan 312 titik hotspot di konsesi PTPN VII Cinta Manis,”kata Febrian usai menyerahkan surat pengaduan ke anggota Piket Ditreskrimsus Polda Sumsel Jumat (13/11/2026) sore.
Temuan tersebut tidak berhenti pada pembacaan data satelit. Tim investigasi WALHI Sumsel juga melakukan pemeriksaan langsung di sejumlah lokasi untuk memastikan kondisi faktual di lapangan.
Dalam pemantauan di wilayah konsesi PT Bumi Mekar Hijau (BMH) di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), pada 14 September 2026, tim investigasi menemukan empat sampel lokasi kebakaran dalam satu hamparan areal terbakar.
Berdasarkan analisis spasial citra satelit periode 19 Agustus – 1 Oktober 2026, luas areal terbakar pada lokasi pemantauan tersebut teridentifikasi mencapai sekitar 4.834 hektare.
Lokasi kebakaran berada pada ekosistem gambut yang telah ditanami akasia. Pengukuran tinggi muka air di lokasi juga menunjukkan angka sekitar 110–120 cm.
Sementara itu, di wilayah konsesi PT Golden Blossom Sumatra (GBS), Desa Prambatan, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), WALHI Sumsel melakukan pemantauan lapangan pada 13 September 2026.
Tim menemukan dua sampel lokasi kebakaran. Hasil analisis spasial citra satelit periode 1 Agustus – 6 Oktober 2026 mengidentifikasi luas areal terbakar pada lokasi pemantauan mencapai sekitar 1.433 hektare, lokasi tersebut merupakan lahan gambut.
Adapun di wilayah konsesi PTPN VII Cinta Manis, tim investigasi melakukan pemantauan pada 14–15 September 2026. Dari hasil pemantauan, ditemukan lima sampel lokasi kebakaran yang berada di areal tanaman tebu yang telah dipanen.
“Tim juga menemukan aktivitas pengangkutan tanaman tebu yang diduga telah dibakar di area konsesi perusahaan,” terangnya.
Temuan tersebut menjadi bagian penting yang perlu didalami oleh penyidik untuk mengetahui penyebab kebakaran serta prosedur operasional yang dilakukan perusahaan.
WALHI Sumsel menilai temuan tersebut perlu dilihat dalam konteks riwayat kebakaran yang berulang di sejumlah wilayah konsesi perusahaan. Berdasarkan analisis historis WALHI Sumsel, wilayah konsesi PT Bumi Mekar Hijau tercatat mengalami kebakaran pada 2014, 2015, 2019, dan 2023.
Sementara itu, pada wilayah konsesi PT Golden Blossom Sumatra, kebakaran teridentifikasi pada 2015, 2019, dan 2023. Adapun di wilayah konsesi PTPN VII Cinta Manis, riwayat kebakaran tercatat pada 2015, 2019, dan 2023 dan pada tahun 2026 terjadi kebakaran di ke tiga perusahaan tersebut.
Kebakaran yang berulang di wilayah konsesi perusahaan menuntut pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran, pengelolaan tata air, kesiapan sarana dan prasarana, serta kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perlindungan lingkungan hidup.
“Kondisi ini harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum,” tegasnya.
WALHI Sumsel Mendesak Polda Sumsel mengusut penyebab kebakaran hutan dan lahan di wilayah konsesi ketiga perusahaan, termasuk mendalami kemungkinan adanya unsur kesengajaan maupun kelalaian.
Memeriksa kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pencegahan dan pengendalian karhutla, termasuk ketersediaan serta fungsi sarana dan prasarana pengendalian kebakaran, khususnya di wilayah ekosistem gambut.
Mendalami tindakan perusahaan sebelum, selama, dan setelah kebakaran terjadi, termasuk memastikan apakah langkah pencegahan, penanganan, serta pemulihan telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mendalami dugaan pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk peran pengurus dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan wilayah konsesi.
“Kami juga minta proses penegakan hukum yang transparan, profesional, dan berkeadilan, serta menyampaikan perkembangan penanganan laporan kepada publik,” tutupnya. (FZP)

