RELUNG.ID – Sepanjang Januari hingga Juli 2026 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel dan jajaran membongkar 96 kasus penyalahgunaan BBM ilegal diwilayah Sumsel.
Dari 96 kasus tersebut polisi menyita barang bukti BBM ilegal jenis solar sebanyak 1,28 juta liter dengan 129 orang tersangka serta menyita 107 unit kendaraan operasional.
Sebagian besar barang bukti tersebut dihadirkan dalam konferensi pers di UPPKB Kertapati (Terminal Timbangan Kramasan), Palembang, Senin (27/7/2026).
Kapolda Sumsel Irjen Pol Dr Shandi Nugroho menegaskan pemberantasan penyalahgunaan BBM ilegal yang dilakukan kepolisian tidak lain untuk mendukung program prioritas presiden di bidang ketahanan energi nasional melalui penegakan hukum.
“Selain itu mendukung Permen ESDM nomor 14 tahun 2025 terkait tata kelola sumur minyak rakyat yang legal, aman, dan berkelanjutan,”kata Irjen Pol Dr Shandi Nugroho dihadapan awak media Senin (27/7/2026).
Ditegaskan Shandi langkah penegakan hukum untuk mewujudkan ketahanan energi nasional, sekaligus memberikan solusi bagi masyarakat melalui implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 yang mengatur legalisasi pengelolaan sumur rakyat dan sumur tua melalui koperasi, BUMD, maupun UMKM setelah melalui proses verifikasi oleh SKK Migas dan hasil produksinya disalurkan secara resmi kepada Pertamina.
“Ini merupakan bentuk komitmen seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Sumatera Selatan dalam menindaklanjuti dan mendukung program ketahanan energi Bapak Presiden.
“Yang sebelumnya ilegal kini diberikan solusi untuk menjadi legal melalui mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah. Namun terhadap pihak-pihak yang tetap melakukan perdagangan maupun pengelolaan BBM secara ilegal, kami akan melakukan penegakan hukum secara tegas,”tegas Sandi Nugroho.
Dari penindakan yang dilakukan Polda Sumsel dan jajaran sepanjang Januari hingga Juli 2026 berhasil mengungkap 96 kasus terkait penyalahgunaan BBM ilegal di berbagai wilayah hukum.
Dari pengungkapan tersebut, penyidik menetapkan 129 orang sebagai tersangka serta mengamankan barang bukti sebanyak 1.281.864 liter minyak berbagai jenis dan menyita 107 unit kendaraan operasional yang digunakan dalam tindak pidana tersebut.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Doni Satrya Sembiring menambahkan dari 96 perkara yang ditangani, sebanyak 26 perkara telah dinyatakan lengkap (P-21), 24 perkara telah memasuki Tahap II, sedangkan sisanya masih dalam proses penyidikan.
Selain itu, pihaknya juga mengamankan 50 unit kendaraan, terdiri atas sembilan kendaraan roda empat, 25 kendaraan roda enam, dan 16 unit truk tronton roda sepuluh.
Dalam penanganan kejahatan sektor migas, Polda Sumsel juga mengungkap 11 kasus illegal refinery dengan 13 tersangka dan mengamankan sekitar 125.320 liter minyak sebagai barang bukti.
Sejumlah operasi penindakan di wilayah Musi Banyuasin bahkan diwarnai upaya pelaku menghilangkan barang bukti yang mengakibatkan empat unit kendaraan terbakar di lokasi penyulingan ilegal.
Keberhasilan pengungkapan puluhan kasus tersebut memberikan dampak terhadap upaya menjaga stabilitas pasokan energi, mencegah penyimpangan distribusi BBM, sekaligus mendukung terciptanya tata kelola migas yang tertib, legal, dan berkeadilan.
Pendekatan yang mengedepankan penegakan hukum sekaligus solusi legal bagi pengelolaan sumur rakyat diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan aspek keselamatan, lingkungan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya menambahkan keberhasilan pengungkapan penyalahgunaan BBM ilegal merupakan hasil sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung program pemerintah di bidang ketahanan energi nasional.
“Kami berkomitmen mendukung penuh program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat. Sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, SKK Migas, Pertamina, dan seluruh instansi terkait akan terus diperkuat untuk memastikan tata kelola energi berjalan aman, tertib, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Sumatera Selatan,”kata Nandang Mu’min Wijaya.
Polda Sumatera Selatan bersama pemerintah daerah, SKK Migas, Pertamina, dan seluruh pemangku kepentingan akan terus melakukan evaluasi dan pengawasan secara berkala terhadap implementasi tata kelola migas.
“Melalui langkah preventif, edukatif, dan penegakan hukum yang konsisten, Polda Sumsel berkomitmen menjaga ketahanan energi nasional, melindungi kepentingan masyarakat, serta menciptakan stabilitas keamanan,” tutupnya. (FZP)
