RELUNG.ID- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menunda pelantikan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Musi Rawas Utara, Lukman, menyatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima petunjuk resmi dari Kemenpan RB terkait penundaan pelantikan CPNS dan PPPK.
“Ya, sampai sekarang belum ada petunjuk secara resmi. Jika ada, tentu kita akan melaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ungkap Lukman, Jumat (7/3/2025).
Ia menjelaskan bahwa saat ini tahapan seleksi CPNS dan PPPK di Muratara masih berjalan sesuai aturan yang berlaku. Sekarang, proses pemberkasan dokumen fisik CPNS masih berlangsung.
Sementara itu, untuk PPPK tahap pertama sedang dalam pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP), sedangkan PPPK tahap kedua masih dalam proses sanggahan.
“Sampai sekarang kami tetap menjalankan tahapan yang ada. Namun, jika nanti ada perubahan kebijakan, tentu kami akan mengikuti aturan dari Kemenpan RB,” tambahnya.
Lukman juga mengungkapkan bahwa jumlah PPPK yang telah dinyatakan lulus seleksi sebanyak 178 orang, sementara jumlah CPNS yang lulus sebanyak 85 orang. Namun, mereka masih harus melalui tahapan administrasi secara fisik.
“Proses administrasi tetap berjalan. Namun, jika ada peserta yang tidak memenuhi syarat, maka tidak menutup kemungkinan kelulusannya akan dibatalkan,” pungkasnya.
Untuk diketahui,Pemerintah resmi menunda pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil seleksi tahun 2024.
CPNS akan diangkat pada 1 Oktober 2025, sementara PPPK dijadwalkan pada 1 Maret 2026.
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PAN-RB, Aba Subagja, menyatakan bahwa penyesuaian jadwal ini merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah dengan DPR, khususnya Komisi II.
Keputusan ini juga mempertimbangkan penyelesaian tenaga non-ASN yang masih dalam tahap penyelesaian.
“Jadi yang paling penting adalah bahwa penyesuaian jadwal ini adalah kesepakatan pemerintah dengan DPR. Kami ingin pengangkatan bisa dilakukan secara serentak agar lebih teratur,” ujar Aba dalam keterangannya. [LTM]
