RELUNG.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mencermati polemik pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud yang nilainya mencapai Rp8,5 miliar.
Isu tersebut ramai menjadi perbincangan publik, baik di media sosial maupun pemberitaan arus utama.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan lembaganya mengikuti perkembangan informasi terkait pengadaan tersebut.
Menurut dia, perhatian publik yang luas menjadi salah satu indikator pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran daerah.
“Itu memang cukup ramai di media sosial, dan kami juga mengikuti isu pemberitaannya,” ujar Budi di Jakarta, Jumat (27/2/2026).
KPK mengingatkan seluruh kepala daerah agar setiap pengeluaran anggaran dilakukan berdasarkan perencanaan yang matang, proporsional, dan benar-benar sesuai kebutuhan riil masyarakat.
Budi menegaskan, sektor pengadaan barang dan jasa masih menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi.
Ia menjelaskan, potensi penyimpangan dalam pengadaan dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti pengondisian pemenang proyek, penggelembungan harga (mark-up), hingga penurunan spesifikasi barang dari yang direncanakan.
“Pengadaan barang dan jasa ini sering menjadi area yang punya ruang terjadinya tindak pidana korupsi. Pengondisian, penyimpangan, mark-up harga, downgrade spesifikasi, itu harus benar-benar dilihat mekanismenya, apakah sudah dijalankan sebagaimana mestinya,” kata Budi.
KPK juga menekankan pentingnya memastikan belanja daerah mencerminkan kebutuhan nyata, bukan sekadar memenuhi formalitas aturan.
Anggaran, menurut Budi, harus berpihak pada kepentingan publik dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
Sebelumnya, Rudy Mas’ud menyatakan bahwa pengadaan kendaraan dinas tersebut dilakukan untuk menjaga marwah Kalimantan Timur.
Ia menegaskan pembelian mobil dengan spesifikasi tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menyampaikan bahwa partainya telah mengingatkan Rudy sebagai kader untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan kepada publik.
Ia menilai kepala daerah perlu peka terhadap kondisi masyarakat, terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang berjalan. (vid)
