RELUNG.ID – Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Cik Ujang, menegaskan kesiapan daerah menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Karhutla yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), di kawasan Plaza Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (7/4/2026).
Rakor ini bukan sekadar agenda rutin. Pemerintah pusat dan daerah langsung mengunci langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang berpotensi memicu lonjakan karhutla, terutama di wilayah rawan seperti Sumatera Selatan.
Dalam forum tersebut, Sumsel menargetkan penetapan status siaga darurat sebelum akhir April 2026. Langkah ini dinilai krusial untuk mempercepat respons dan menekan potensi kebakaran sejak dini.
“Kesiapsiagaan harus diperkuat. Koordinasi lintas sektor tidak boleh lemah, semua sumber daya harus dimaksimalkan,” tegas Cik Ujang.
Ia menekankan, pengendalian karhutla tidak bisa berjalan parsial. Dibutuhkan kerja terpadu antara pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga masyarakat di tingkat tapak.
Rakor juga menyoroti pembentukan desk khusus penanganan karhutla yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, TNI, Polri, serta pemerintah daerah. Skema ini dirancang untuk memperkuat komando lapangan sekaligus mempercepat pengambilan keputusan saat terjadi kebakaran.
Di sisi lain, pemerintah pusat juga mendorong pembaruan sistem kerja melalui pemanfaatan gedung baru KLH/BPLH di Plaza Kuningan sebagai pusat koordinasi lingkungan hidup yang lebih modern dan terintegrasi. (DSK)
