RELUNG.ID – Isu anggaran layanan rapat virtual di Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi perhatian publik setelah viral di media sosial.
Dalam unggahan yang beredar, disebutkan anggaran penggunaan layanan Zoom mencapai Rp 5,7 miliar untuk periode sembilan bulan, atau sekitar Rp 633 juta per bulan.
Besarnya nilai tersebut menuai kritik dari warganet, terutama di tengah dorongan efisiensi belanja pemerintah.
Sejumlah komentar mempertanyakan urgensi penggunaan anggaran dalam jumlah besar untuk layanan rapat daring.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BGN, Dadan Hindayana, memberikan penjelasan bahwa pengadaan layanan video conference tersebut merupakan bagian dari kebutuhan operasional program prioritas pemerintah, yakni makan bergizi gratis.
Menurut Dadan, program tersebut melibatkan berbagai pihak dari tingkat pusat hingga daerah, sehingga membutuhkan sistem koordinasi yang luas, cepat, dan terintegrasi.
“Program makan bergizi melibatkan banyak pihak, mulai dari pusat, pemerintah daerah, hingga pelaksana di lapangan. Koordinasi yang serentak dan terdokumentasi menjadi kunci keberhasilan,” ujarnya di Jakarta, Jumat (24/4/2026).
Ia menegaskan bahwa layanan yang digunakan bukan sekadar aplikasi rapat biasa, melainkan sistem enterprise terpusat yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BGN.
Sistem tersebut memiliki kapasitas sekitar 5.000 pengguna aktif dan mampu menampung hingga 50.000 peserta dalam satu sesi pertemuan virtual.
Lebih lanjut, fasilitas ini digunakan oleh seluruh struktur organisasi BGN, mulai dari pejabat pimpinan tinggi hingga kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Pemanfaatannya mencakup berbagai kegiatan, seperti rapat koordinasi nasional dan daerah, sosialisasi kebijakan, penyampaian pedoman teknis, bimbingan teknis, evaluasi program, hingga edukasi publik.
Dengan kapasitas tersebut, BGN menilai layanan ini mampu menjangkau pelaksana program secara luas, termasuk di wilayah yang membutuhkan arahan langsung dari pemerintah pusat.
Dadan menambahkan, penggunaan sistem ini merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas pelaksanaan program agar berjalan efektif dan seragam di seluruh Indonesia. (vid)
