RELUNG.ID – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengatur jam operasional 10 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di jalur utama Kota Palembang untuk mengatasi antrean kendaraan yang kerap mengganggu arus lalu lintas.
SPBU yang masuk dalam pengaturan tersebut beroperasi mulai pukul 21.00 WIB hingga 05.00 WIB. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi penumpukan kendaraan pada jam sibuk sehingga aktivitas masyarakat dan perekonomian tetap berjalan lancar.
Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang menyampaikan kebijakan tersebut saat menjawab pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumsel terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Sumsel Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Sumsel, Senin (12/10/2026).
Cik Ujang menjelaskan, dalam beberapa bulan terakhir antrean kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM), terutama jenis Biosolar, terjadi di hampir seluruh SPBU di Sumsel.
Kondisi tersebut diduga dipengaruhi meningkatnya peralihan konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi akibat perbedaan harga yang cukup tinggi. Selain itu, terdapat potensi penyalahgunaan dan penimbunan BBM bersubsidi untuk dijual kembali ke sektor industri.
Selain mengatur jam operasional SPBU, Pemprov Sumsel mengusulkan penambahan kuota BBM bersubsidi kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Untuk jenis BBM tertentu (JBT), yakni Solar, kuota yang semula sebesar 630.963 kiloliter (KL) diusulkan meningkat menjadi 837.250 KL. Dengan demikian, tambahan kuota yang diminta mencapai 206.287 KL.
Sementara itu, kuota jenis BBM khusus penugasan (JBKP), yakni Pertalite, diusulkan naik dari 736.691 KL menjadi 925.353 KL. Penambahan yang diajukan mencapai 189.662 KL.
Secara keseluruhan, Pemprov Sumsel mengusulkan tambahan kuota Solar dan Pertalite sebesar 395.949 KL untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mengurangi antrean di SPBU.
Pemprov Sumsel juga telah menggelar rapat koordinasi pada 7 Juli 2026 yang melibatkan BPH Migas, Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel, Kapolrestabes Palembang, pemerintah kabupaten/kota, PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, serta DPD II Hiswana Migas.
Salah satu hasil rapat tersebut adalah pembentukan satuan tugas (satgas) yang diketuai Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel. Satgas bertugas menyelidiki dan menindak dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi, khususnya Biosolar.
Pemprov Sumsel berharap pengaturan jam operasional SPBU, penambahan kuota, dan pengawasan distribusi dapat berjalan beriringan. Langkah tersebut dinilai penting agar kebutuhan BBM masyarakat terpenuhi tanpa memicu kemacetan maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi.[YKP]
