RELUNG.ID – Status Sumatera Selatan (Sumsel) sebagai salah satu lumbung pangan nasional berbanding terbalik dengan kondisi di pasar. Masyarakat justru mengeluhkan sulitnya mendapatkan beras premium dengan harga terjangkau, meski produktivitas beras di daerah ini diklaim masih stabil.
Gubernur Sumsel Herman Deru mulai mengambil langkah dengan menyiapkan operasi pasar untuk menjaga pasokan sekaligus menekan harga beras. Tak hanya itu, Pemprov Sumsel juga akan memanggil Bulog, distributor, pelaku usaha bahan pokok hingga aparat penegak hukum untuk membongkar penyebab kelangkaan tersebut.
Langkah ini dilakukan karena pemerintah menilai ada persoalan yang perlu ditelusuri di balik sulitnya masyarakat memperoleh beras premium. Terlebih, kondisi produksi di Sumsel disebut masih terjaga.
“Terapi awal yang kita lakukan adalah operasi pasar. Tadi sudah bicara dengan Forkopimda. Dalam waktu dekat kita akan panggil semua unsur, mulai dari Bulog, para pelaku usaha di bidang bahan pokok, khususnya beras, hingga para penegak hukum,” kata Herman Deru di Griya Agung Palembang, Selasa (10/11/2026).
Deru menduga kelangkaan beras premium bukan disebabkan persoalan produksi, melainkan kemungkinan adanya hambatan pada rantai distribusi maupun tata niaga. Karena itu, seluruh pihak yang terlibat dalam perdagangan beras akan dimintai penjelasan.
“Kita akan cari tahu dan selesaikan masalahnya apa. Kenapa ada keluhan beras premium langka di lapangan? Padahal produktivitas kita tetap stabil. Berarti ada sesuatu yang menjadi penyumbat dan ini harus kita selesaikan bersama-sama secepatnya,” ujarnya.
Menurut Deru, kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Predikat Sumsel sebagai lumbung pangan nasional harus tercermin dari kemudahan masyarakat mendapatkan beras, bukan sekadar capaian produksi.
Dia bahkan menjamin Sumsel tidak semestinya mengalami kelangkaan beras apabila pasokan dan distribusi berjalan normal.
“Saya jamin tidak mungkin ada kelangkaan beras di Sumatera Selatan. Jangan sampai kita dikenal sebagai lumbung pangan, tetapi masyarakatnya justru susah mencari beras. Itu yang harus kita jawab dan masyarakat harus tetap nyaman,” tegasnya.
Selain persoalan pasokan, Deru turut menyoroti harga beras premium yang masih dijual relatif tinggi di sejumlah pasar. Menurutnya, pemerintah perlu mengurai faktor yang membuat harga sulit dijangkau masyarakat.
Pemanggilan Bulog, distributor, pelaku usaha hingga aparat penegak hukum diharapkan tidak berhenti sebatas koordinasi. Pemerintah perlu memastikan sumber persoalan, baik pada distribusi maupun tata niaga, sehingga operasi pasar tidak hanya menjadi solusi sementara, sementara kelangkaan dan mahalnya beras premium terus berulang. (DSK)

